Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » RKPD 2027 Mulai Disusun, Gubernur Sulbar Siapkan Rp60 Miliar Program Padat Karya

RKPD 2027 Mulai Disusun, Gubernur Sulbar Siapkan Rp60 Miliar Program Padat Karya

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
  • comment 0 komentar

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 9 Februari 2026. Forum ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan arah pembangunan daerah Sulawesi Barat tahun 2027.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pemangku kepentingan, serta tamu undangan yang mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting. Rancangan awal RKPD 2027 juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Usai membuka kegiatan, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 dilakukan dengan melihat tren pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai kondisi ekonomi Sulawesi Barat mulai menunjukkan perbaikan, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang telah melampaui rata-rata nasional dan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

“RKPD hari ini untuk 2027 tentu kita melihat arah pembangunan sejak 2025 sudah mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas nasional, ini kebanggaan. Pertumbuhan itu juga menghasilkan penurunan angka kemiskinan,” ujar Suhardi Duka.

Namun demikian, ia menekankan bahwa pemerintah daerah masih perlu memberi perhatian khusus pada peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami kenaikan. Pemerintah akan mengkaji faktor penyebab, termasuk pengaruh musim terhadap ketersediaan lapangan kerja di sejumlah sektor.

Sebagai langkah responsif, Pemprov Sulbar telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung program penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Program ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri Kelautan Bakal Sambangi Pasangkayu

    Menteri Kelautan Bakal Sambangi Pasangkayu

    • calendar_month Rab, 3 Jun 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 229
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo dijadwalkan menyambangi Pasangkayu, antara tanggal 8 dan 9 Juni nanti. Itu diungkapkan oleh Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa saat rapat koordinasi persiapan kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan unsur pimpinan Forkopimda, Rabu 3 Juni. Kata dia, kunjungan Edhy Prabowo di kabupaten paling utara Sulbar ini terkait beberapa […]

  • Wabup Pasangkayu Buka Kegiatan ‘Kesamber’

    Wabup Pasangkayu Buka Kegiatan ‘Kesamber’

    • calendar_month Kam, 31 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Pasangkayu, EKSPOSSULBAR.CO.ID– Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Pasangkayu menggelar kegiatan road show yang bertajuk Kemah Sambil Berembuk (Kesamber). Menyasar Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Rabu 30 Maret. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Herny Agus, yang didampingi oleh Kadis P2KBP3A Suri Fitria. Wabup Herny mengapresiasi kegiatan kemah itu. Sebagai ajang […]

  • Importasi Ribuan Ton Beras Saat Panen Timbulkan Keresahan di Kalangan Petani

    Importasi Ribuan Ton Beras Saat Panen Timbulkan Keresahan di Kalangan Petani

    • calendar_month Jum, 7 Feb 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Jakarta, ekspossulbar.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadh menyoroti beredarnya video pembongkaran ribuan ton beras impor asal Pakistan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Senin (3/2/2025). Menurutnya, adanya importasi ribuan ton beras itu menimbulkan keresahan di kalangan para petani. Karena itu, ia mendesak komitmen pemerintah untuk setop impor beras dari luar […]

  • Setelah Pelantikan, Vaksinasi Tahap Dua Diagendakan

    Setelah Pelantikan, Vaksinasi Tahap Dua Diagendakan

    • calendar_month Sen, 8 Feb 2021
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 153
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Dinas Kesehatan (Dinkes) Pasangkayu mulai mengagendakan vaksinasi tahap kedua. Kepala Dinkes Pasangkayu Samhari mengungkapkan, vaksinasi tahap kedua rencana dilakukan pada 18 Februari nanti, setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu yang baru.

  • Bapperida Sulbar Tegaskan Dukungan Penuh Jaga Kondusivitas Daerah di Tengah Dinamika Nasional

    Bapperida Sulbar Tegaskan Dukungan Penuh Jaga Kondusivitas Daerah di Tengah Dinamika Nasional

    • calendar_month Rab, 3 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 129
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Menyusul arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam Rapat terkait Perkembangan Situasi Terkini yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya menjaga kondusivitas daerah di tengah dinamika nasional yang berkembang. Rapat koordinasi yang digelar secara virtual […]

  • Diskominfo Sulbar Perkuat Koordinasi Konten Publik dengan Seluruh OPD

    Diskominfo Sulbar Perkuat Koordinasi Konten Publik dengan Seluruh OPD

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 147
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MUMUJU – Di era digital saat ini, aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga kreator konten yang mampu menghadirkan pesan publik secara menarik, informatif, dan inspiratif. Hal ini menjadi harapan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S. Mengga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. […]

expand_less