DPRD Polman Kunjungi PUPR Sulbar, Perkuat Sinergi Pengawasan dan Pembahasan Program 2027

DPRD Polman juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penguatan tebing Sungai Riso, khususnya di sekitar kawasan belakang masjid yang dinilai membutuhkan penanganan. Usulan tersebut akan menjadi bahan koordinasi dan penajaman prioritas sesuai kondisi lapangan, kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Dalam diskusi, DPRD Polman juga menyampaikan kondisi di kawasan Campalagian  Lapeo yang mengalami persoalan genangan akibat kapasitas dan kondisi gorong-gorong. Mengingat terdapat bagian infrastruktur yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat/Balai, PUPR Sulbar akan mendorong komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar penanganannya dapat dilakukan secara terpadu.

Wakil Ketua DPRD Polman, Amir menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan reses sekaligus upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Ceppego dan Desa Indo Makombong, terutama terkait pertemuan aliran Sungai Lakejo dan Indo Makombong serta kondisi jaringan irigasi yang dinilai membutuhkan penanganan.

Ia juga mendorong agar sejumlah pekerjaan infrastruktur yang berkaitan dengan Sungai Mandar di wilayah Matakali dapat terus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Polman Sarinah menyampaikan sejumlah aspirasi terkait konektivitas wilayah, termasuk kebutuhan peningkatan akses jalan Pao-Pao–Tutar serta aspirasi masyarakat Tutar mengenai peningkatan akses jalan menuju wilayah Besoangin dan kawasan Pallang-Pallang–Tibung.

Sekretaris Dinas PUPR Sulbar, Muhammad Ridwan Alimulk menegaskan bahwa masukan DPRD Polman akan menjadi bagian dari proses sinkronisasi perencanaan pembangunan. Menurutnya, setiap usulan perlu dipetakan berdasarkan kondisi teknis, kewenangan pemerintah, tingkat urgensi, manfaat bagi masyarakat serta kemampuan pembiayaan daerah.

“Pertemuan ini penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan DPRD kabupaten. Aspirasi yang disampaikan akan kami inventarisasi dan komunikasikan dengan bidang teknis terkait untuk menjadi bahan dalam penyusunan dan penajaman program,” ujarnya.

Pertemuan tersebut juga berlangsung menjelang pembahasan APBD Pokok Tahun Anggaran 2027, sehingga sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan yang terukur dan sesuai kewenangan.

Melalui koordinasi tersebut, Dinas PUPR Sulbar berharap pembangunan infrastruktur di Polewali Mandar dapat semakin terintegrasi, baik pada sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, irigasi, pengendalian banjir maupun pelayanan dasar, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. (Rls)