DPRD dan Pemkab Polman Sepakati APBD 2027 Rp 1,64 Triliun
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month 18 menit yang lalu

Bupati Polman Samsul Mahmud serahkan dokumen Ranperda tentang APBD Polman 2027 kepada Ketua DPRD Polman Fahry Fadly.
Kelima prioritas itu meliputi peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan.
“Seluruh prioritas tersebut harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Samsul mengakui penyusunan APBD 2027 masih menghadapi tantangan keterbatasan ruang fiskal. Struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer, sementara kebutuhan pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan terus meningkat.
“APBD 2027 merupakan penjabaran tahunan RPJMD Kabupaten Polman 2025–2029 untuk mewujudkan visi Polewali Mandar Sehat, Cerdas dan Maju berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Berwawasan Lingkungan,” imbuhnya.
Untuk menyiasati keterbatasan tersebut, pemerintah daerah akan mengendalikan belanja yang kurang produktif dan memperbesar alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah daerah akan memperkuat sinergi APBD dengan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, ketahanan pangan, dan Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Samsul menginstruksikan TAPD agar segera menyiapkan seluruh dokumen serta berkoordinasi dengan Banggar DPRD untuk menindaklanjuti hasil evaluasi secara cermat dan tepat waktu. Langkah tersebut diperlukan agar APBD 2027 dapat ditetapkan sebelum akhir 2026.
Kepada seluruh kepala perangkat daerah, direksi RSUD, dan pimpinan BUMD, ia juga meminta agar mulai mempersiapkan pelaksanaan program, mempercepat perencanaan pengadaan, menjaga disiplin anggaran, serta memastikan setiap kegiatan memiliki target dan indikator hasil yang terukur.
“Persetujuan bersama hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” pungkasnya.
Setelah persetujuan bersama, Ranperda APBD 2027 beserta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk dievaluasi paling lambat tiga hari kerja sejak persetujuan bersama ditetapkan. (*)
- Penulis: Ekspos Sulbar

