Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » 10 Parpol Jabar Dapat Bantuan Keuangan Pemerintah

10 Parpol Jabar Dapat Bantuan Keuangan Pemerintah

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sen, 18 Apr 2022
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG — Sebanyak 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan bantuan keuangan dari Pemda Provinsi Jabar.

Penandatanganan dan penyerahan berita acara pencairan bantuan keuangan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dengan 10 pimpinan Parpol di Aula Barat Gedung Sate, Senin (18/4/2022). Adapun 10 Parpol tersebut adalah Partai Gerindra, PDI Perjuangan, PKS, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, Nasdem, PPP, dan Perindo.

Bantuan keuangan untuk Parpol ini berdasarkan Undang-undang No 2 tahun 2011 atas perubahan Undang-undang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, di mana ada hak Parpol menerima bantuan keuangan dari pemerintah. Adapun bantuan yang hari ini diserahkan sudah memenuhi persyaratan administrasi dan telah diterimanya LHP dari BPK terhadap pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan Parpol dari APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2021.

Dalam sambutannya, Ridwan Kamil menuturkan, indeks kondusivitas Jabar yang skornya tinggi hampir 90 tak lepas dari peran Parpol yang lebih mengedepankan musyawarah. Menurutnya, keberlangsungan kondusivitas Jabar mayoritas ditentukan oleh kondusivitas politik.

“Indeks kondusivitas Jabar skornya hampir 90 ini berkat peran para pimpinan parpol yang rajin bermusyawarah semata-mata karena cinta Jabar,” tuturnya.

Kang Emil, sapaan akrabnya berharap, kondusivitas tersebut dapat terjaga hingga tahun politik 2024. Menurutnya, menjelang tahun 2024 kebutuhan Parpol akan meningkat khususnya untuk konsolidasi dan kaderisasi.

“Menjelang 2024 pastilah kebutuhan Parpol meningkat untuk konsolidasi, kaderisasi, kedaerahan dan lainnya,” ujar Kang Emil.

Untuk itu Gubernur mengusulkan bantuan keuangan parpol ditingkatkan namun harus seiring dengan pulihnya perekonomian pascapandemi covid-19.

“Anggaran buat parpol terlalu sedikit per suaranya kalau sekarang Rp 2.500 saya kira bisa dievaluasi seiring ekonomi membaik, pendapatan daerah juga kembali naik dan kita naikkan juga segala urusan,” sebut Kang Emil.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Stok Pangan di Jabar Masih Aman

    Stok Pangan di Jabar Masih Aman

    • calendar_month Rab, 14 Jun 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 98
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Stok pangan pokok, khususnya padi di wilayah Jawa Barat masih aman. Meski demikian kewaspadaan terkait dampak El Nino tetap dilakukan terutama menyikapi risiko kekeringan lahan pertanian. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jabar Mohamad Arifin menyebutkan, dari 11 bahan pokok yang selalu menjadi pantauan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar,  […]

  • Sulbar Susun Peta Kerawanan Pangan (FSVA), Perkuat Ketahanan Pangan sesuai Visi Misi SDK-JSM

    Sulbar Susun Peta Kerawanan Pangan (FSVA), Perkuat Ketahanan Pangan sesuai Visi Misi SDK-JSM

    • calendar_month Kam, 7 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 181
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Sulbar, Abdul Waris Bestari, memimpin rapat kordinasi penyusunan Food Security and Vulnaribility Atlas (FSVA) dan pembentukan tim, Rabu 6 Agustus 2025. Hal ini, menjalankan visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam pelayanan kepada masyarakat. “Kita terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat […]

  • Polda Sulbar Tancap Gas! Ribuan Bibit Jagung Ditanam Serentak Dukung Swasembada Pangan 2025

    Polda Sulbar Tancap Gas! Ribuan Bibit Jagung Ditanam Serentak Dukung Swasembada Pangan 2025

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 164
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Dalam upaya nyata mendukung program swasembada pangan nasional, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat kembali menunjukkan komitmennya melalui kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025, yang dipusatkan di lahan Perhutanan Sosial Jalan Sukarno Hatta, Lingkungan Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Selasa (9/7/2025). Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Biro SDM Polda Sulbar […]

  • Hikmah Maulid di Masjid Salabose: Wagub Sulbar Serukan Jaga Bumi dengan Akhlak Nabi

    Hikmah Maulid di Masjid Salabose: Wagub Sulbar Serukan Jaga Bumi dengan Akhlak Nabi

    • calendar_month Jum, 5 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 194
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAJENE – Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga, mengajak masyarakat untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam menjaga bumi dan lingkungan. Hal ini disampaikan dalam acara maulid Nabi Muhammad di mesjid Tua Syekh Abdul Mannana Salabose, kabupaten Majene, Jumat (5/9/2025). Acara tersebut dihadiri Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Kapolda Sulbar, forum Forkopimda Provinsi dan kabupaten […]

  • Gubernur Ridwan Kamil: THR Tak Boleh Dicicil

    Gubernur Ridwan Kamil: THR Tak Boleh Dicicil

    • calendar_month Sel, 4 Apr 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 102
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan perusahaan tidak mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan untuk pegawainya. THR merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dan harus dibayarkan secara penuh. “Tidak boleh ada THR yang dicicil, itu hak pekerja,” ujar Gubernur Ridwan Kamil di Kota Bandung, Selasa (4/4/2023). Kang Emil, sapaan […]

  • Sosialisasi Peran Kuasa Hukum, PUPR Sulbar: Benteng Pertama Hadapi Risiko Hukum Pembangunan

    Sosialisasi Peran Kuasa Hukum, PUPR Sulbar: Benteng Pertama Hadapi Risiko Hukum Pembangunan

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 176
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Kompleksitas tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang meliputi pembangunan infrastruktur, tata ruang, dan pengelolaan aset daerah kerap bersinggungan dengan potensi permasalahan hukum. Sengketa kontraktual, klaim aset, hingga masalah administrasi pemerintahan menjadi tantangan yang membutuhkan pemahaman hukum yang kuat dari seluruh aparatur. Menjawab hal tersebut, Biro […]

expand_less