Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Menkeu: Pemerintah Sudah Cairkan Rp985,8 M untuk Penanganan Gempa di Lombok

Menkeu: Pemerintah Sudah Cairkan Rp985,8 M untuk Penanganan Gempa di Lombok

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sab, 25 Agu 2018
  • comment 0 komentar

ekspossulbar.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, hingga saja ini pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok.

“Dana tersebut terdiri dari Rp557,7 miliar disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga,” kata Menkeu melalui fanpage facebook-nya, yang diunggahnya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/8).

Pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok, yang terdiri dari Rp557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga.

Ditegaskan Menkeu, pemerintah akan membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, agar kehidupan masyarakat Lombok dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi serta masyarakat serta pemerintahan dapat bangkit kembali secara lebih cepat.

Proses perbaikan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana di Lombok, jelas Menkeu, akan berlangsung sepanjang tahun 2018.

Sedangkan untuk tahun 2019, dalam RAPBN 2019 yang sudah disampaikan Pemerintah ke DPR, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran pada beberapa Kementerian/Lembaga seperti BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kemendes & Transmigrasi dan lainnya sekurangnya Rp1 triliun, yang dapat segera dicairkan pada awal tahun anggaran 2019, atau direalokasi/direvisi oleh kementerian/lembaga terkait di awal tahun 2019, untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan/pembangunan kembali paska bencana gempa.

Selain dana tersebut, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dalam RAPBN 2019 telah disiapkan Cadangan Bencana yang lebih besar, yang juga akan dapat digunakan untuk lanjutan bantuan dasar dan rehabilitasi & rekonstruksi sesuai kebutuhan untuk mengembalikan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana, termasuk untuk masyarakat Lombok.

“Antisipasi perencanaan tersebut sudah disiapkan pemerintah dari awal untuk melanjutkan dukungan Pemerintah dalam pembangunan daerah yang terkena dampak bencana di Lombok agar kembali normal,” tegas Sri Mulyani.

Selain penyiapan anggaran untuk bantuan penanganan bencana, Menkeu menjelaskan, bahwa pemerintah juga telah membangun dan melaksanakan sistem mitigasi dan penanganan bencana yang lebih baik dan diharapkan semakin baik dari tahun ke tahun.

“Kita telah memiliki BNPB dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang menjadi lokomotif penanganan bencana di lingkup nasional dan daerah,” ujar Sri Mulyani seraya menambahkan, dengan sistem penanganan bencana yang lebih baik, diharapkan anggaran yang telah disiapkan akan dapat disalurkan dan didistribusikan secara tepat sasaran dan lokasinya, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu.

Berbagai Bantuan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, sejak terjadinya gempa, Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN 2018 yang dialokasikan pada beberapa kementerian/lembaga.

BNPB telah menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana, yang digunakan sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok. Dari alokasi ini, telah dicairkan Rp557,7 miliar, antara lain untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penandatanganan MoU Kerjasama Polda Sulbar dan BPN Sultra

    Penandatanganan MoU Kerjasama Polda Sulbar dan BPN Sultra

    • calendar_month Jum, 8 Jun 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 561
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, MAMUJU – Dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi persoalan tanah di Sulbar-Sultra, Kepolisian Daerah Polda Sulbar dan Kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Sulbar membangun kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerjasama bidang agraria/pertanahan. Sesuai dengan judul kegiatan, acara tersebut diawali dengan penandatanganan kerjasama oleh Kapolda Sulbar bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional […]

  • Sambut Terbentuknya BKAD dan Bapenda, BPKPD Sulbar Matangkan Skema Belanja Pegawai

    Sambut Terbentuknya BKAD dan Bapenda, BPKPD Sulbar Matangkan Skema Belanja Pegawai

    • calendar_month Sel, 19 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 192
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Menjelang berlakunya aturan baru berdasarkan Peraturan Gubernur Sulbar, per 1 Januari 2026 mendatang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar resmi akan bertransformasi dengan pemisahan kelembagaan menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sebagai langkah antisipasi, BPKPD Sulbar mulai mematangkan skema pengalokasian belanja pegawai agar proses […]

  • Pemkab Pasangkayu Siap Sukseskan Program TMMD 2020

    Pemkab Pasangkayu Siap Sukseskan Program TMMD 2020

    • calendar_month Rab, 17 Jul 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 420
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Pemkab Pasangkayu terus berupaya menjalin sinergitas yang baik dengan TNI/Polri dalam kerangka pembangunan daerah. Salah satu bentuk komitmen kerjasamanya, pada tahun 2020 mendatang Pemkab Pasangkayu siap menyukseskan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Itu terungkap saat rapat koordinasi antara Pemkab yang dipimpin oleh Sekkab Pasangkayu Firman dengan Dandim 1427 Pasangkayu Letkol Inf. Kadir […]

  • Langkah Awal Hibah Lahan, Perkimtanhub Sulbar Koordinasi dengan Kanwil Kementerian HAM Sulbar

    Langkah Awal Hibah Lahan, Perkimtanhub Sulbar Koordinasi dengan Kanwil Kementerian HAM Sulbar

    • calendar_month Sen, 13 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 93
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Sulbar, Senin (13/4). Kunjungan ini dalam rangka membahas terkait rencana hibah lahan Kanwil Kementerian HAM Sulbar, dengan luas sekitar ±5.000 meter persegi. Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, […]

  • Gubernur Ridwan Kamil: THR Tak Boleh Dicicil

    Gubernur Ridwan Kamil: THR Tak Boleh Dicicil

    • calendar_month Sel, 4 Apr 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 98
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan perusahaan tidak mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan untuk pegawainya. THR merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dan harus dibayarkan secara penuh. “Tidak boleh ada THR yang dicicil, itu hak pekerja,” ujar Gubernur Ridwan Kamil di Kota Bandung, Selasa (4/4/2023). Kang Emil, sapaan […]

  • MES Sulbar Resmi Dilantik: Kolaborasi Baru untuk Ekonomi Syariah yang Inklusif

    MES Sulbar Resmi Dilantik: Kolaborasi Baru untuk Ekonomi Syariah yang Inklusif

    • calendar_month Rab, 11 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 210
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) secara resmi memulai perannya sebagai penggerak ekonomi syariah di daerah setelah dilantik pada Rabu, (11/6) di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Sebelum pelantikan, beberapa waktu lalu Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menerima pengurus MES dan menyatakan dukungan penuh, termasuk memfasilitasi pelantikan di […]

expand_less