Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Menkeu: Pemerintah Sudah Cairkan Rp985,8 M untuk Penanganan Gempa di Lombok

Menkeu: Pemerintah Sudah Cairkan Rp985,8 M untuk Penanganan Gempa di Lombok

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sab, 25 Agu 2018

ekspossulbar.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, hingga saja ini pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok.

“Dana tersebut terdiri dari Rp557,7 miliar disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga,” kata Menkeu melalui fanpage facebook-nya, yang diunggahnya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/8).

Pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok, yang terdiri dari Rp557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga.

Ditegaskan Menkeu, pemerintah akan membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, agar kehidupan masyarakat Lombok dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi serta masyarakat serta pemerintahan dapat bangkit kembali secara lebih cepat.

Proses perbaikan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana di Lombok, jelas Menkeu, akan berlangsung sepanjang tahun 2018.

Sedangkan untuk tahun 2019, dalam RAPBN 2019 yang sudah disampaikan Pemerintah ke DPR, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran pada beberapa Kementerian/Lembaga seperti BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kemendes & Transmigrasi dan lainnya sekurangnya Rp1 triliun, yang dapat segera dicairkan pada awal tahun anggaran 2019, atau direalokasi/direvisi oleh kementerian/lembaga terkait di awal tahun 2019, untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan/pembangunan kembali paska bencana gempa.

Selain dana tersebut, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dalam RAPBN 2019 telah disiapkan Cadangan Bencana yang lebih besar, yang juga akan dapat digunakan untuk lanjutan bantuan dasar dan rehabilitasi & rekonstruksi sesuai kebutuhan untuk mengembalikan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana, termasuk untuk masyarakat Lombok.

“Antisipasi perencanaan tersebut sudah disiapkan pemerintah dari awal untuk melanjutkan dukungan Pemerintah dalam pembangunan daerah yang terkena dampak bencana di Lombok agar kembali normal,” tegas Sri Mulyani.

Selain penyiapan anggaran untuk bantuan penanganan bencana, Menkeu menjelaskan, bahwa pemerintah juga telah membangun dan melaksanakan sistem mitigasi dan penanganan bencana yang lebih baik dan diharapkan semakin baik dari tahun ke tahun.

“Kita telah memiliki BNPB dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang menjadi lokomotif penanganan bencana di lingkup nasional dan daerah,” ujar Sri Mulyani seraya menambahkan, dengan sistem penanganan bencana yang lebih baik, diharapkan anggaran yang telah disiapkan akan dapat disalurkan dan didistribusikan secara tepat sasaran dan lokasinya, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu.

Berbagai Bantuan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, sejak terjadinya gempa, Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN 2018 yang dialokasikan pada beberapa kementerian/lembaga.

BNPB telah menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana, yang digunakan sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok. Dari alokasi ini, telah dicairkan Rp557,7 miliar, antara lain untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pusdalops BPBD Sulbar Terima Laporan Kejadian Pohon Tumbang di Mamasa

    Pusdalops BPBD Sulbar Terima Laporan Kejadian Pohon Tumbang di Mamasa

    • calendar_month Sel, 28 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 241
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sulbar menerima laporan dari Pusdalops BPBD Kabupaten Mamasa terkait kejadian bencana pohon tumbang yang terjadi di SDN 011 Tanete, Desa Sapan, Kecamatan Pana’, Kabupaten Mamasa, Minggu (26/10/2025) pukul 02.00 WITA. Berdasarkan laporan awal, tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Pohon tumbang terjadi akibat curah […]

  • Karo Pemkesra Sulbar Pimpin Rapat Evaluasi Kinerja PPPK Paruh Waktu, Tingkatkan Pelayanan

    Karo Pemkesra Sulbar Pimpin Rapat Evaluasi Kinerja PPPK Paruh Waktu, Tingkatkan Pelayanan

    • calendar_month Kam, 9 Jul 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 90
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, memimpin rapat evaluasi kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Biro Pemerintahan dan Kesra, Rabu 8 Juli 2026. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Bagian Pemerintahan Muh Dany Sadri, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Faisal, […]

  • BKD Sulbar Sukses Gelar Ujian Dinas dan UPKP 2025, 576 Peserta Antusias Ikuti Seleksi

    BKD Sulbar Sukses Gelar Ujian Dinas dan UPKP 2025, 576 Peserta Antusias Ikuti Seleksi

    • calendar_month Kam, 11 Des 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 267
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan ASN sukses melaksanakan kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pemprov Sulbar Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Desember 2025, dan dipusatkan di UPT BKN Mamuju. Pada penyelenggaraan tahun ini, antusiasme peserta terlihat […]

  • Naskah Kesepakatan Bersama Komponen Pendanaan Pilkada Serentak di Jabar Ditandatangani

    Naskah Kesepakatan Bersama Komponen Pendanaan Pilkada Serentak di Jabar Ditandatangani

    • calendar_month Rab, 21 Jun 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 651
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama tentang Komponen Pendanaan Bersama pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang dihadiri kepala daerah se-Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/6/2023). Dalam acara tersebut, Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– menuturkan bahwa tujuh dari sembilan komponen dibiayai oleh Pemda Provinsi Jabar. Sedangkan dua komponen […]

  • Silaturrahmi di Pasangkayu, Siasati Pemangkasan Anggaran, Pj Bahtiar “Ayo ASN dan Warga, Ambil Cangkul”

    Silaturrahmi di Pasangkayu, Siasati Pemangkasan Anggaran, Pj Bahtiar “Ayo ASN dan Warga, Ambil Cangkul”

    • calendar_month Kam, 13 Feb 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 192
    • 0Komentar

    Pasangkayu, ekspossulbar.co.id – Pemerintah menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah baik dalam APBN maupun APBD. Pemangkasan anggaran tersebut tertuang melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Akibat pemangkasan itu banyak kepala daerah yang melakukan ngerem mendadak untuk menyesuaikan APBD nya. Termasuk aturan pemerintan […]

  • Data Terkini DKP Sulbar: Harga Ikan Kembung Capai Rp57.000/kg, Ini Faktor Penyebabnya

    Data Terkini DKP Sulbar: Harga Ikan Kembung Capai Rp57.000/kg, Ini Faktor Penyebabnya

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 446
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Perkembangan harga ikan sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi di Provinsi Sulawesi Barat pada Januari 2026 menunjukkan adanya variasi harga yang cukup signifikan antar kabupaten dan antar jenis komoditas. Perbedaan ini mencerminkan dinamika produksi, distribusi, serta struktur biaya pada masing-masing wilayah. Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah, Gubernur Sulawesi […]

expand_less