Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Satgas Pemeriksa Hewan Kurban 2018 Mulai Bergerak

Satgas Pemeriksa Hewan Kurban 2018 Mulai Bergerak

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sel, 7 Agu 2018
  • comment 0 komentar

BANDUNG – Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung mulai menggerakkan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Hewan Kurban 2018 ke ratusan titik lokasi penjualan hewan kurban di Kota Bandung. Setiap hewan kurban yang telah diperiksa kesehatan dan kelayakan akan dipasang kalung label sehat khusus 2018.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Elly Wasliah mengatakan, pemeriksaan dilakukan menyeluruh termasuk kelengkapan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang harus dimilikipedagang yang membawa hewan dari luar kota.

“Kota Bandung bebas Antrax, dan salah satu yang penting membawa SKKH daerah asal ternak tersebut. Jadi selain sehat dan layak, harus ada SKKH dari daerah asal. Misalkan ini ada dari Jateng atau Boyolali, nah, dari dinas peternakan setempatnya harus ada SKKH,” kata Elly, di Bandung, Senin, 6 Agustus 2018.

SKKH yang diterbitkan dinas peternakan asal hewan akan menjadi kelengkapan awal hewan kurban yang terbebas dari penyakit seperti Antraks. Di Jawa Barat, ada delapan endemis Antraks, di lima kabupaten dan tiga kota yakni, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, lalu Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, serta Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi.

Apabila pedagang membawa hewan kurban dari delapan daerah tersebut, Elly telah menginstruksikan agar tim ante mortem Satgas Pemeriksa Hewan Kurban 2018 meminta kelengkapan dokumen SKKH kepada pedagang. Meski begitu, kata Elly, selama hewan memakai kalung penanda sehat dan layak dari Dispangtan Kota Bandung, maka hewan tersebut sudah layak.

“Jadi tidak mungkin daerah asal kabupaten kota di luar Kota Bandung atau di luar delapan daerah ini memberikan SKKH manakala hewannya menderita Antrax. SKKH-nya harus dilihat. Yang jelas kita akan memberikan kalung sehat kalau SKKH-nya ada,” tuturnya.

Label

Elly juga meminta warga memerhatikan label khusus Sehat 2018 itu. Bagi para pembeli hewan, harus dipastikan kalung sehat 2018 tersebut terus menempel di hewan kurban sampai tiba ke lokasi penyembelihan.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakapolda Sulbar Semarakkan Puncak Perayaan HUT ke-13 Mamuju Tengah: Sinergi Polri Dukung Kemajuan Daerah

    Wakapolda Sulbar Semarakkan Puncak Perayaan HUT ke-13 Mamuju Tengah: Sinergi Polri Dukung Kemajuan Daerah

    • calendar_month Sen, 15 Des 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 193
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MATENG – Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Kabupaten Mamuju Tengah turut dimeriahkan oleh Wakapolda Sulawesi Barat, Brigjen Pol Hari Santoso sebagai simbol dukungan nyata kepolisian terhadap pembangunan dan kemajuan daerah, Minggu (13/12/25). Brigjen Pol Hari Santoso tampil dengan balutan busana adat yang gagah, mencerminkan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan […]

  • Atri Fadly Siap Berkompetisi Jalur Independen di Pilkada 2024

    Atri Fadly Siap Berkompetisi Jalur Independen di Pilkada 2024

    • calendar_month Rab, 13 Mar 2024
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 226
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Pernyataan sikap Atri Fadly B, S.H siap berkompetisi jalur independen dalam Pilkada 2024 nanti. Hal tersebut diungkapkan dalam Komitmen Pengabdian “Mamuju Beradat” pada tanggal 13 Maret 2024 sebagai hari peringatan Masyarakat Adat Nasiona. “Dalam upaya menjaga warisan budaya serta kelestarian nya guna mengedukasi diri dan orang lain tentang pentingnya menghargai beragam adat […]

  • Sulbar Masuk Lima Besar Nasional, SDK Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan

    Sulbar Masuk Lima Besar Nasional, SDK Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan

    • calendar_month Ming, 9 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 327
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Maluku Utara menempati posisi pertama dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, mencapai 39,10 persen. Posisi kedua ditempati Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan 7,79 persen, diikuti Kepulauan Riau (7,48 persen), Bali (5,88 persen), dan Sulawesi Barat di posisi […]

  • Pemprov Sulbar Gelar Pasar Murah untuk Stabilkan Harga Komoditas Pangan

    Pemprov Sulbar Gelar Pasar Murah untuk Stabilkan Harga Komoditas Pangan

    • calendar_month Rab, 28 Mei 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 133
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) untuk stabilkan harga komoditas pangan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Salim S Mengga, dan dilaksanakan selama dua hari , yakni 27-28 Mei 2025 Dalam […]

  • Rupiah Melemah,  LMND Mamasa Minta Ganti Haluan Ekonomi

    Rupiah Melemah, LMND Mamasa Minta Ganti Haluan Ekonomi

    • calendar_month Kam, 25 Okt 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 1.018
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, MAMASA – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), memandang pemilu 2019 merupakan momentum tepat untuk menegakkan kembali apa yang menjadi cita-cita para pendiri republik, seperti yang tertuang dalam Priambul Undang-undang Dasar 1945. Pernyataan ini disampaikan bersamaan dengan seruan aksi serentak tanggal 25 Oktober 2018 (hari ini) yang digelar di 25 kabupaten/kota se-Indonesia. Seperti yang […]

  • 4.791 Calon Siswa SMA/SMK di Jabar Dibatalkan Kepesertaannya

    4.791 Calon Siswa SMA/SMK di Jabar Dibatalkan Kepesertaannya

    • calendar_month Sab, 1 Jul 2023
    • account_circle
    • visibility 182
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membatalkan kepesertaan 4.791 calon siswa SMA/SMK dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2023. Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya menegaskan, pembatalan kepesertaan calon siswa tersebut di antaranya terkait dengan masalah Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan aslinya dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Ada beberapa penyebab kita […]

expand_less