Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Satgas Pemeriksa Hewan Kurban 2018 Mulai Bergerak

Satgas Pemeriksa Hewan Kurban 2018 Mulai Bergerak

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sel, 7 Agu 2018
  • comment 0 komentar

BANDUNG – Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung mulai menggerakkan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Hewan Kurban 2018 ke ratusan titik lokasi penjualan hewan kurban di Kota Bandung. Setiap hewan kurban yang telah diperiksa kesehatan dan kelayakan akan dipasang kalung label sehat khusus 2018.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Elly Wasliah mengatakan, pemeriksaan dilakukan menyeluruh termasuk kelengkapan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang harus dimilikipedagang yang membawa hewan dari luar kota.

“Kota Bandung bebas Antrax, dan salah satu yang penting membawa SKKH daerah asal ternak tersebut. Jadi selain sehat dan layak, harus ada SKKH dari daerah asal. Misalkan ini ada dari Jateng atau Boyolali, nah, dari dinas peternakan setempatnya harus ada SKKH,” kata Elly, di Bandung, Senin, 6 Agustus 2018.

SKKH yang diterbitkan dinas peternakan asal hewan akan menjadi kelengkapan awal hewan kurban yang terbebas dari penyakit seperti Antraks. Di Jawa Barat, ada delapan endemis Antraks, di lima kabupaten dan tiga kota yakni, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, lalu Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, serta Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi.

Apabila pedagang membawa hewan kurban dari delapan daerah tersebut, Elly telah menginstruksikan agar tim ante mortem Satgas Pemeriksa Hewan Kurban 2018 meminta kelengkapan dokumen SKKH kepada pedagang. Meski begitu, kata Elly, selama hewan memakai kalung penanda sehat dan layak dari Dispangtan Kota Bandung, maka hewan tersebut sudah layak.

“Jadi tidak mungkin daerah asal kabupaten kota di luar Kota Bandung atau di luar delapan daerah ini memberikan SKKH manakala hewannya menderita Antrax. SKKH-nya harus dilihat. Yang jelas kita akan memberikan kalung sehat kalau SKKH-nya ada,” tuturnya.

Label

Elly juga meminta warga memerhatikan label khusus Sehat 2018 itu. Bagi para pembeli hewan, harus dipastikan kalung sehat 2018 tersebut terus menempel di hewan kurban sampai tiba ke lokasi penyembelihan.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemprov Sulbar dan Polda Perkuat Sinergi, Berantas Peredaran Rokok Ilegal di Pasaran

    Pemprov Sulbar dan Polda Perkuat Sinergi, Berantas Peredaran Rokok Ilegal di Pasaran

    • calendar_month Kam, 29 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 106
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Bau Akram Dai menghadiri pengungkapan peredaran rokok ilegal. Pengungkapkan peredaran rokok ilegal di seluruh wilayah Sulbar, berlangsung di lapangan Tribrata Polda Sulbar yang dipimpin langsung Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adang Ginanjar. Dalam pengungkapan itu, terungkap fakta mengejutkan bahwa […]

  • Kejari Pasangkayu-BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Sinergitas

    Kejari Pasangkayu-BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Sinergitas

    • calendar_month Jum, 10 Jul 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 272
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasangkayu bersama BPJS Ketenagakerjaan Pasangkayu menggelar senam sehat bersama. Dalam rangka semakin mempererat sinergitas antar dua lembaga itu. Berlangsung dihalaman kantor Kejari Pasangkayu, Jumat 10 Juli. Kepala Kejari Pasangkayu Imam MS Sidabutar menyampaikan kegiatan senam bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah yang pertama dilaksanakan. Merupakan tindak lanjut MoU antara Kejari Pasangkayu dan […]

  • DPP Nasdem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR

    DPP Nasdem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR

    • calendar_month Ming, 31 Agu 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 233
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Jakarta — DPP Partai NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR. Berlaku per Senin, 1 September 2025. Kebijakan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh tersebut sekaligus menyikapi perkembangan situasi politik dan tekanan publik yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. “DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 […]

  • Tindaklanjuti PEKPPP Mandiri di Disnaker dan Dinsos, Biro Organisasi Setda Sulbar Dorong Optimalkan Pemenuhan Bukti Dukung

    Tindaklanjuti PEKPPP Mandiri di Disnaker dan Dinsos, Biro Organisasi Setda Sulbar Dorong Optimalkan Pemenuhan Bukti Dukung

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 160
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Subuki bersama jajarannya, memantau tindak lanjut Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri pada penyelenggara pelayanan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Sosial (Dinsos) Sulbar, Rabu 12 November 2025. Pemantauan dilaksanakan berdasarkan hasil pendampingan Tim […]

  • Dinas Perkim Sulbar Gelar Ekspose Perancangan Konsultansi PSU, Tegaskan Dukungan terhadap Visi-Misi SDK–JSM

    Dinas Perkim Sulbar Gelar Ekspose Perancangan Konsultansi PSU, Tegaskan Dukungan terhadap Visi-Misi SDK–JSM

    • calendar_month Kam, 19 Jun 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 165
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Barat, Maddareski Salatin, terus mendorong percepatan kegiatan pembangunan dengan mengundang penyedia jasa konsultan perencanaan. Jasa Konsultan tersebut, yakni CV. Giliran Putra Konsultan dan CV. Arya Bakti Konsultan, untuk memaparkan rencana kerja dalam kegiatan Ekspose Perancangan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Prasarana, […]

  • TPP Bukan Kebijakan Pilihan, Insentif Pajak Wajib Masuk APBD: Penegasan Kemendagri di Rakornas Pengelolaan Keuangan

    TPP Bukan Kebijakan Pilihan, Insentif Pajak Wajib Masuk APBD: Penegasan Kemendagri di Rakornas Pengelolaan Keuangan

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 93
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, TERNATE — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmen dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif Bapenda Sulbar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis, 29 Januari 2026, bertempat di Hotel Sahid Bela, Kota […]

expand_less