Yusak menilai Pemda Mmaasa tidak mampu mengambil kebijakan dalam menyediakan anggaran bagi kegiatan PorProv yang akan diikuti 11 cabor yang sudah dipersiapkan KONI, sehingga keputusan untuk membatalkan pemberangkatan atlet dari 11 cabor yang akan ikut berlaga, merupakan bentuk protes pengurus KONI terhadap kebijakan yang dilakukan pemda.
“Masih ada waktu selema empat hari ke depan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait anggaran yang digunakan untuk kepentingan Porprov,jika pemerintah berniat mengikut sertakan atlet dari masing masing cabor yang sudah disiapkan selama dua bulan terakhir,” ungkap yusak
Jauh Yusak menyampaikan bahwa sedianya anggaran PorProv diusulkan oleh pengurus lama pada pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBDP) pokok tahun anggaran 2018, yanh dibahas di tahun 2017, namun ia menilai pengurus KONI periode lalu stagnan selama dua tahun, sehingga permintaan dana baru dilakukan pada tahun berjalan setelah dilakukan pergantian kepengurusan.
“Kami dilema sebagai pengurus baru, sebab kami dilantik pada bulan desember, setelah pembahasan anggaran, jadi memang anggaran PorProv ini sudah tidak ikut dibahas di APBDP 2018 karena seharusnya yang menganggarkan kegiatan ini adalah pengurus KONI yang sebelumnya,” katanya.
Pihaknya berharap, sebelum finis pembatalan keikutsertaan ajang olah raga ini yang batas akhir penentuannya tanggal 5 November, pemda dapat mengambil sebuah kebijakan untuk memberikan dana yang memadai bagi atlet dari masing masing cabor. (mil)
