ekspossulbar.com, Mamasa– Kabupaten Mamasa Terancam absen pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) III Sulbar yang digelar di Majene 12 November 2018.
Pasalnya anggaran yang dikucurkan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Mamasa terbilang minim.
Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) cabang Mamasa Yusak menyampaikan
minimnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada KONI Cabang Mamasa menjadi pertimbangan untuk tidak ikut serta dalam ajang olah raga yang bergengsi di Sulbar ini, hanya saja pihaknya belum mengeluarkan surat secara resmi terkait pembatalan pemberangkatan atlet dari masing-masing Cabang Olahraga yang telah melakukan Traning Center (TC) beberapa bulan terakhir ini
Yusak menjelaskan, pihaknya telah memasukkan permohonan anggaran kepada Pemrintah Kabupaten Mamasa sejak awal tahun 2018 senilai Rp 1,8 M untuk kepentingan semua cabor yang akan diikuti, namun anggaran yang diberikan pemerintah hanya sebanyak Rp. 600 juta
“Kami hanya diberikan anggaran senilai Rp. 600 juta dan ini tidak cukup digunakan karena biaya Traning Center (TC) dan operasional bagi atlik itu sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp 400 juta, sisa Rp 200 juta yang akan dikelola,” terang Yusak saat ditemui di kediamannya.
Adapun cabor yang sudah melakukan training center (TC) yang telah menerima anggaran yang diberikan pemerintah daerah, yakni cabor taekwondo, bola volly, bulu tangkis, catur, karate, penca silat, sepak bola, sepak takraw, tennis meja, tinju dan yongmoodo
Yusak menilai Pemda Mmaasa tidak mampu mengambil kebijakan dalam menyediakan anggaran bagi kegiatan PorProv yang akan diikuti 11 cabor yang sudah dipersiapkan KONI, sehingga keputusan untuk membatalkan pemberangkatan atlet dari 11 cabor yang akan ikut berlaga, merupakan bentuk protes pengurus KONI terhadap kebijakan yang dilakukan pemda.
“Masih ada waktu selema empat hari ke depan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait anggaran yang digunakan untuk kepentingan Porprov,jika pemerintah berniat mengikut sertakan atlet dari masing masing cabor yang sudah disiapkan selama dua bulan terakhir,” ungkap yusak
Jauh Yusak menyampaikan bahwa sedianya anggaran PorProv diusulkan oleh pengurus lama pada pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBDP) pokok tahun anggaran 2018, yanh dibahas di tahun 2017, namun ia menilai pengurus KONI periode lalu stagnan selama dua tahun, sehingga permintaan dana baru dilakukan pada tahun berjalan setelah dilakukan pergantian kepengurusan.
“Kami dilema sebagai pengurus baru, sebab kami dilantik pada bulan desember, setelah pembahasan anggaran, jadi memang anggaran PorProv ini sudah tidak ikut dibahas di APBDP 2018 karena seharusnya yang menganggarkan kegiatan ini adalah pengurus KONI yang sebelumnya,” katanya.
Pihaknya berharap, sebelum finis pembatalan keikutsertaan ajang olah raga ini yang batas akhir penentuannya tanggal 5 November, pemda dapat mengambil sebuah kebijakan untuk memberikan dana yang memadai bagi atlet dari masing masing cabor. (mil)
