Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bupati Pasangkayu Perintahkan OPDnya Bangun Kerjasama Dengan TP4D

Bupati Pasangkayu Perintahkan OPDnya Bangun Kerjasama Dengan TP4D

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Kam, 31 Jan 2019
  • comment 0 komentar

ekspossulbar.com,PASANGKAYU— Mendukung pemberantasan korupsi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, merupakan salah satu komitmen Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa.

Olehnya ia memerintahkan semua OPD nya membangun kerjasama baik dengan Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasangkayu. Penegasan itu disampaikannya saat acara sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TP4D di ruang pola kantor Kejari Pasangkayu, Kamis 31 Januari.

Kata dia, kehadiran TP4D mesti didukung dan diapresiasi. Sebab TP4D berfungsi mengawal dan mencegah terjadinya korupsi diinternal pemerintah daerah. Dengan adanya TP4D potensi korupsi bisa diminimalisir sedini mungkin, sehingga penggunaan anggaran dimasing-masing OPD betul-betul tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“ Melalui kesempatan ini pak Sekda saya harapkan memberi motifasi kepada semua OPD kita untuk mampu membangun kerjasama, memanfaatkan TP4D semaksimal mungkin. Untuk memudahkan kita melakukan kontrol, memudahkan kita melakukan evaluasi, sehingga permasalahan sedini mungkin bisa dicegah” imbuhnya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Kejari Pasangkayu Imanuel Rudy Pailang menyampaikan hadirnya TP4D menandakan pradigma penegakan hukum di Indonesia telah berubah termasuk dalam perkara korupsi. Sebelumnya konsen pada penidakan, namun saat telah lebih maju, menjadi konsen pada pencegahan.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kuota CPNS Mamuju hanya 201 Formasi

    Kuota CPNS Mamuju hanya 201 Formasi

    • calendar_month Sel, 11 Sep 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 502
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, MAMUJU – Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 441 tahun 2018, tentang kebutuhan pegawai aparatur sipil Negara di lingkungan Kabupaten tahun anggaran 2018, telah ditentukan jumlah kuota untuk Kabupaten Mamuju sebanyak 201 formasi. Total tersebut dibagai dalam dua kategori, yakni kategori umum sebanyak 179 formasi, dan kategori khusus sebanyak […]

  • 23 ASN Pasangkayu Diseret Dalam Sidang Kode Etik

    23 ASN Pasangkayu Diseret Dalam Sidang Kode Etik

    • calendar_month Sen, 19 Nov 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 764
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU— Penegakan disiplin pegawai lingkup Pemkab Pasangkayu makin gencar dilakukan oleh tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Senin 19 November, sebanyak 23 orang ASN diseret dalam sidang kode etik. Ke 23 ASN Pemkab Pasangkayu ini dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan kepegawaian. Seperti tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu tanpa ada alasan yang […]

  • Dinas Kesehatan Sulbar Perkuat Deteksi Dini Keracunan Pangan MBG di Polewali Mandar

    Dinas Kesehatan Sulbar Perkuat Deteksi Dini Keracunan Pangan MBG di Polewali Mandar

    • calendar_month Sab, 8 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 242
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, POLMAN – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sistem kewaspadaan dan respons cepat terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) melalui kegiatan sosialisasi pencatatan dan pelaporan keracunan pangan MBG (Makan Bergizi Gratis) pada aplikasi SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar, Kamis 6 November 2025, dan melibatkan petugas […]

  • Pemprov Sulbar Respon Polemik THR PPPK, Junda Maulana: Kondisi Fiskal Sangat Terbatas

    Pemprov Sulbar Respon Polemik THR PPPK, Junda Maulana: Kondisi Fiskal Sangat Terbatas

    • calendar_month Ming, 15 Mar 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 184
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU, — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menjelaskan alasan belum dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi faktor utama yang membuat pemerintah belum mampu memenuhi pembayaran tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Junda […]

  • Jumat Berkah: Ditlantas Polda Sulbar Tebar Kebaikan, Berbagi Rezeki dengan Ojol, Tukang Becak dan Juru Parkir

    Jumat Berkah: Ditlantas Polda Sulbar Tebar Kebaikan, Berbagi Rezeki dengan Ojol, Tukang Becak dan Juru Parkir

    • calendar_month Sab, 23 Mei 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 70
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat kembali menebar kebaikan dan berbagi rezeki lewat kegiatan Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan makanan kepada para pekerja seperti pengemudi ojek online, tukang becak, hingga tukang parkir yang sedang bertugas di jalanan, Jumat (22/5/26). Kegiatan berbagi ini dilaksanakan langsung oleh personel Ditlantas Polda Sulbar di titik-titik keramaian […]

  • Gubernur Suhardi Duka Bangga Sulbar Jadi Provinsi Tercepat Penuhi Instruksi Presiden untuk Koperasi Desa Merah Putih

    Gubernur Suhardi Duka Bangga Sulbar Jadi Provinsi Tercepat Penuhi Instruksi Presiden untuk Koperasi Desa Merah Putih

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 193
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum (Ditjen AHU) Merilis data terkini sekira pukul 10.00 WIB, Minggu, 1 Juni 2025. Persentase pengesahan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) menempatkan Provinsi Sulawesi Barat di peringkat pertama capaian pembentukan dan pengesahan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Hal ini disampaikan Kakanwil […]

expand_less