Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bawaslu Bersama Pemkab Pasangkayu Canangkan Desa Anti Politik Uang

Bawaslu Bersama Pemkab Pasangkayu Canangkan Desa Anti Politik Uang

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sel, 19 Feb 2019
  • comment 0 komentar

“ Saya himbau juga kepada kepala desa massif melakukan sosialisasi kemasyarakat agar parisipasi meningkat. Ini juga saya instruksikan kepada jajaran pemerintahan saya. Agar kita bisa mencapai target nasional sebesar 77 persen partisipasi. Penyelenggara Pemilu juga harus terus mensosialisasikan mengenai susunan surat suara yang akan di coblos di TPS agar masyarakat tidak kebingungan” imbuhnya.

Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo meyampaikan, dipilihnya Desa Pakawa sebagai Desa Anti Politik Uang dan Politisasi SARA, selain karena budaya lokal masyarakatnya yang masih kental, juga untuk menegaskan bahwa Desa Pakawa adalah wilayah Sulbar. Sebab diketahui baru-baru ini desa yang berada di wilayah perbatasan utara Sulbar itu diklaim masuk ke wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng).

Sambung dia, di Desa Pakawa nantinya pihak Bawaslu akan massif melakukan dialog serta upaya persuasif ke masyarakat untuk mewujudkan Desa anti politik uang dan politisasi SARA tersebut.

“ Meminimalisir terjadinya kecurangan dalam Pemilu perlu partisipasi semua pihak terutama masyarakat. Dengan adanya pencanangan ini diharapkan nantinya tidak ada lagi politik uang dan sebagainya, yang bisa merusak tatanan demokrasi sehingga dapat dilahirkan pemimpin yang berkualitas dan amanah” ujarnya.

Sementara Ketua Bawaslu Pasangkayu Ardi Trisandi menyebut, ada lima desa yang akan dicanangkan menjadi Desa Anti Politik Uang dan Politisasi SARA di Pasangkayu, yakni Desa Saptanajaya, Tampaure, Wulai, Tikke, dan Pakawa.

“ Di Desa anti politik uang ini, kami akan melakukan pola-pola persuasif, selain pola-pola formal. Seperti door to door ke masyarakat untuk membangun kesadaran mereka dalam berdemokrasi” tutupnya.(has)

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Suhardi Duka Perhatian Pembangunan Infrastruktur di Polman, Gelontorkan Rp49 Miliar

    Suhardi Duka Perhatian Pembangunan Infrastruktur di Polman, Gelontorkan Rp49 Miliar

    • calendar_month Sen, 15 Sep 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Sedangkan, Bupati Polman Samsul Mahmud menyampaikan terimakasih atas bantuan anggaran pembangunan jalan dari Pemprov Sulbar. “Kita sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan kepada masyarakat Polman, sehingga dirasakan manfaatnya,” kata Samsul Mahmud. Bahkan, sebelumnya dianggarkan juga normalisasi sungai Matakali yang selama ini pemukiman warga kebanjiran. “Alhamdulillah saat ini musim hujan, tapi Matakali tidak mengalami banjir lagi. Ini […]

  • Gubernur Sulbar Berharap Polri Tetap Jadi Pelindung Terbaik Rakyat di Hari Bhayangkara ke-79

    Gubernur Sulbar Berharap Polri Tetap Jadi Pelindung Terbaik Rakyat di Hari Bhayangkara ke-79

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 84
    • 0Komentar

    “Keberhasilan Polda Sulbar menjaga stabilitas keamanan adalah bukti nyata dari pengabdian dan profesionalisme Polri di daerah ini,” tambahnya. Lebih lanjut, ia berharap Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjunjung tinggi netralitas, serta menegakkan hukum secara adil, transparan, dan berintegritas. Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Sulawesi […]

  • Bersama Wakil Ketua MPR, Munafri Bahas Penanganan Sampah di Makassar

    Bersama Wakil Ketua MPR, Munafri Bahas Penanganan Sampah di Makassar

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menegaskan, pemerintah pusat tengah menyiapkan solusi strategis untuk mengatasi persoalan persampahan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu langkah konkret yang tengah diformulasikan adalah pembangunan 33 unit incinerator di sejumlah daerah dengan kapasitas minimal 1.000 ton sampah per hari. Setiap incinerator minimal harus mengolah 1.000 ton […]

  • Pemprov Sulbar Gelar Forum Konsultasi Penyusunan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026

    Pemprov Sulbar Gelar Forum Konsultasi Penyusunan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026

    • calendar_month Jum, 7 Mar 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 249
    • 0Komentar

    “Dasar hukumnya, yakni Undang-Undang (UU) nomor 25 tahun 2024 tentang perencanaan pembangunan nasional, UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tahun 2017 tentang penyusunan perencanaan pembangunan dan pengendalian daerah,” kata Junda Maulana. Berikut lima misi (panca daya) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar 2025 hingga 2030, Suhardi Duka […]

  • 99,2 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Memiliki Antibodi

    99,2 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Memiliki Antibodi

    • calendar_month Rab, 20 Apr 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 133
    • 0Komentar

    “Kalau di bulan Desember kita lakukan Sero survei ordenya masih di angka ratusan titer antibodinya sekitar 500-600, di bulan Maret ini ordenya sudah di angka ribuan, sekitar 7.000-8.000. Ini menunjukkan, bukan hanya banyak masyarakat yang sudah memiliki antibodi tapi kadar antibodinya tinggi,” sambungnya. Berdasarkan hasil survei ini, Menkes menambahkan, pemerintah meyakini dengan titer antibodi yang […]

  • Pekan Kedua Menjabat, Kepala BPKPD Sulbar Tinjau Bidang P2IT untuk Perkuat Tata Kelola PAD

    Pekan Kedua Menjabat, Kepala BPKPD Sulbar Tinjau Bidang P2IT untuk Perkuat Tata Kelola PAD

    • calendar_month Sel, 29 Jul 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Ia menambahkan, transformasi pengelolaan PAD harus berjalan secara efektif melalui pendekatan berbasis teknologi dan didukung oleh SDM yang kompeten. Salah satu fokusnya adalah penguatan pengelolaan Pajak Air Permukaan (PAP), yang akan ditempuh melalui dua strategi: membangun koordinasi lintas sektor dengan Balai Sungai terkait Himpunan Data Air Permukaan (HDAP), serta melaksanakan uji petik untuk memverifikasi penggunaan […]

expand_less