Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Ponpes Al-Ittifaq Bandung Percontohan Nasional Digitalisasi Pertanian

Ponpes Al-Ittifaq Bandung Percontohan Nasional Digitalisasi Pertanian

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sel, 22 Mar 2022
  • comment 0 komentar

KABUPATEN BANDUNG – Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung dijadikan percontohan nasional dalam pengelolaan digitalisasi pertanian. Korporatisasi pertanian digital dalam mendukung rantai ekosistem halal value chain berbasis koperasi pesantren ini diresmikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Selasa (22/3/2022).

 

“Kita ingin jadikan permodelan ini pilot project bagi seluruh pesantren-pesantren di Indonesia,” ujar Wapres.

 

Pilot project pengembangan ekosistem rantai nilai halal di Ponpes Al-Ittifaq ini antara lain dilakukan melalui Integrated Farming with Technology and Information (Infratani), packing house, dan platform virtual market Alifmart yang merupakan upaya mendorong ketahanan pangan berbasis kemandirian ekonomi  pondok pesantren.

 

Wapres menuturkan, dalam penerapan digitalisasinya Ponpes Al-Ittifaq sudah mengadopsi teknologi di berbagai negara sehingga produknya berstandard internasional.

 

“Di antaranya teknologi negara Belanda dan Jepang sehingga produknya pun berstandar internasional,” katanya.

 

Al-Ittifaq juga akan dijadikan pusat pelatihan digitalisasi pertanian bagi pesantren lainnya. Menurut Wapres, saat ini pesantren tak hanya jadi pusat pendidikan agama namun juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

 

“Saya bersyukur Kopontren Al-Ittifaq saat ini mampu memberdayakan 270 orang petani, saya harap jumlah petani yang tergabung dalam korporasi ini semakin bertambah,” harap Wapres.

 

Sebelumnya, Ponpes Al-Ittifaq juga menjadi pionir dalam program kemandirian ekonomi pesantren yang digagas Gubernur Jabar Ridwan Kamil yaitu One Pesantren One Product (OPOP). Gubernur mengatakan, selama tiga tahun program OPOP ini berjalan sudah ada 3.000 pesantren di Jabar yang kini memiliki bisnis sendiri. Bahkan 17 persennya sudah berbasis digital.

 

“Selama tiga tahun arahan Pak Wapres sudah kami laksanakan sehingga pesantren-pesantren yang punya bisnis sudah lebih dari 3 ribu, 17 persennya sudah digital dengan Internet of Things (IoT) termasuk yang terbesar di Al-Ittifaq,” ujar Ridwan Kamil.

 

Ia mengatakan, pemberdayaan ekonomi pesantren tak bisa dipandang sebelah mata. Al-Ittifaq yang notabene bukan korporasi besar mampu membuktikannya hingga sukses bertaraf internasional.

 

“Jangan anggap remeh ekonomi pesantren, Al-Ittifaq ini sudah kelas dunia kerjas amanya sudah dengan Jepang, Belanda, dan ini bukanlah korporasi besar,” katanya.

 

Untuk Ponpes lainnya di Jabar Kang Emil berharap bisa bekerja sama dengan Al-Ittifaq dalam memasarkan produk-produk pesantren dengan pola satu pintu. Selanjutnya, Al-Ittifaq yang sudah punya pengalaman akan bernegosiasi dengan pasar.

 

“Untuk Ponpes yang kecil-kecil nanti dimentori dan difasilitasi penjualannya via Al-Ittifaq karena kalau dari pesantren langsung ke pasar banyak dinamika yang akhirnya merugikan, jadi mending satu pintu Al-Ittifaq yang nanti akan bernegosiasi dengan pasar,” tuturnya.

 

“Kedepannya seluruh pesantren diharapkan punya model bisnis seperti Al-Ittifaq,” kata Kang Emil mengakhiri.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pimpin Audiensi dengan BPDLH, Gubernur Suhardi Duka Kejar Dukungan Pendanaan untuk Program Iklim Sulbar

    Pimpin Audiensi dengan BPDLH, Gubernur Suhardi Duka Kejar Dukungan Pendanaan untuk Program Iklim Sulbar

    • calendar_month Kam, 6 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 246
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Pemprov Sulbar melakukan audiensi dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Gedung JB Tower, Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Lembaga Perantara Sulawesi Cipta Forum yang menitikberatkan pada penguatan program pendanaan perubahan iklim pada Rabu 5 November 2025. Audiensi ini dipimpin […]

  • pertambangan

    Wantannas RI Bahas Dampak Regulasi Pertambangan, Kesbangpol Sulbar Dorong Tata Kelola Berkeadilan

    • calendar_month Sab, 18 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 177
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Deputi Bidang Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) menggelar Diskusi Pendalaman bertema “Dampak Strategis Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 terhadap Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Wilayah Mamuju dan Sekitarnya”, yang berlangsung hotel d’Maleo Mamuju, Sabtu (18/10/2025). Kegiatan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Geopolitik Wantannas RI, […]

  • Pelantikan Eselon II Pemprov Sulbar Menunggu Pertek, Gubernur SDK Soroti Lambannya Proses di BKN

    Pelantikan Eselon II Pemprov Sulbar Menunggu Pertek, Gubernur SDK Soroti Lambannya Proses di BKN

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Ekspossulbar.co.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) hingga kini masih menanti turunnya Persetujuan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan pelantikan pejabat eselon II. Proses ini terkesan lamban, dan menuai sorotan dari Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Hal ini disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat ditemui usai menghadiri kegiatan bedah buku “SDK Mendayung […]

  • Ancaman PHK Massal di Sulbar Jika UU HKPD Pasal 146 Diterapkan, Gubernur: Bisa ‘Shutdown’ Daerah

    Ancaman PHK Massal di Sulbar Jika UU HKPD Pasal 146 Diterapkan, Gubernur: Bisa ‘Shutdown’ Daerah

    • calendar_month Jum, 10 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 70
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, didampingi Sekretaris Daerah Junda Maulana, menerima audiensi dan diskusi bersama sejumlah organisasi masyarakat (Ormas), organisasi kepemudaan (OKP), serta perwakilan PPPK formasi waktu (FW) dan PPPK paruh waktu (PW) Provinsi Sulawesi Barat. Jumat, 10 April 2026. Pertemuan yang berlangsung pada pukul 14.00 WITA di Ruang Theater Lantai 2 […]

  • Bawa Misi Pembangunan Sulbar, BPKPD Serahkan Dokumen Perubahan APBD 2025 ke Ditjen Bina Keuangan Daerah

    Bawa Misi Pembangunan Sulbar, BPKPD Serahkan Dokumen Perubahan APBD 2025 ke Ditjen Bina Keuangan Daerah

    • calendar_month Sab, 16 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 185
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Pemprov Sulbar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) resmi menyerahkan dokumen Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2025 kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Kamis 14 Agustus 2025. Pengantaran dokumen ini dilakukan oleh tim BPKPD Sulbar yang […]

  • Pendampingan Teknis PSU Air Bersih di Majene, Disperkimtanhub Sulbar Tinjau Lima Titik Lokasi

    Pendampingan Teknis PSU Air Bersih di Majene, Disperkimtanhub Sulbar Tinjau Lima Titik Lokasi

    • calendar_month Sab, 2 Mei 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 51
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAJENE — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menyelenggarakan kegiatan pendampingan teknis perencanaan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Penyediaan Air Bersih dan Bangunan Pelengkap di Kabupaten Majene, Kamis 30 April 2026. Dalam kegiatan tersebut melibatkan pemangku kepentingan, Tim Teknis PSU Disperkimtanhub Sulbar, konsultan perencana dan […]

expand_less