Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Ponpes Al-Ittifaq Bandung Percontohan Nasional Digitalisasi Pertanian

Ponpes Al-Ittifaq Bandung Percontohan Nasional Digitalisasi Pertanian

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sel, 22 Mar 2022
  • comment 0 komentar

KABUPATEN BANDUNG – Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung dijadikan percontohan nasional dalam pengelolaan digitalisasi pertanian. Korporatisasi pertanian digital dalam mendukung rantai ekosistem halal value chain berbasis koperasi pesantren ini diresmikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Selasa (22/3/2022).

 

“Kita ingin jadikan permodelan ini pilot project bagi seluruh pesantren-pesantren di Indonesia,” ujar Wapres.

 

Pilot project pengembangan ekosistem rantai nilai halal di Ponpes Al-Ittifaq ini antara lain dilakukan melalui Integrated Farming with Technology and Information (Infratani), packing house, dan platform virtual market Alifmart yang merupakan upaya mendorong ketahanan pangan berbasis kemandirian ekonomi  pondok pesantren.

 

Wapres menuturkan, dalam penerapan digitalisasinya Ponpes Al-Ittifaq sudah mengadopsi teknologi di berbagai negara sehingga produknya berstandard internasional.

 

“Di antaranya teknologi negara Belanda dan Jepang sehingga produknya pun berstandar internasional,” katanya.

 

Al-Ittifaq juga akan dijadikan pusat pelatihan digitalisasi pertanian bagi pesantren lainnya. Menurut Wapres, saat ini pesantren tak hanya jadi pusat pendidikan agama namun juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

 

“Saya bersyukur Kopontren Al-Ittifaq saat ini mampu memberdayakan 270 orang petani, saya harap jumlah petani yang tergabung dalam korporasi ini semakin bertambah,” harap Wapres.

 

Sebelumnya, Ponpes Al-Ittifaq juga menjadi pionir dalam program kemandirian ekonomi pesantren yang digagas Gubernur Jabar Ridwan Kamil yaitu One Pesantren One Product (OPOP). Gubernur mengatakan, selama tiga tahun program OPOP ini berjalan sudah ada 3.000 pesantren di Jabar yang kini memiliki bisnis sendiri. Bahkan 17 persennya sudah berbasis digital.

 

“Selama tiga tahun arahan Pak Wapres sudah kami laksanakan sehingga pesantren-pesantren yang punya bisnis sudah lebih dari 3 ribu, 17 persennya sudah digital dengan Internet of Things (IoT) termasuk yang terbesar di Al-Ittifaq,” ujar Ridwan Kamil.

 

Ia mengatakan, pemberdayaan ekonomi pesantren tak bisa dipandang sebelah mata. Al-Ittifaq yang notabene bukan korporasi besar mampu membuktikannya hingga sukses bertaraf internasional.

 

“Jangan anggap remeh ekonomi pesantren, Al-Ittifaq ini sudah kelas dunia kerjas amanya sudah dengan Jepang, Belanda, dan ini bukanlah korporasi besar,” katanya.

 

Untuk Ponpes lainnya di Jabar Kang Emil berharap bisa bekerja sama dengan Al-Ittifaq dalam memasarkan produk-produk pesantren dengan pola satu pintu. Selanjutnya, Al-Ittifaq yang sudah punya pengalaman akan bernegosiasi dengan pasar.

 

“Untuk Ponpes yang kecil-kecil nanti dimentori dan difasilitasi penjualannya via Al-Ittifaq karena kalau dari pesantren langsung ke pasar banyak dinamika yang akhirnya merugikan, jadi mending satu pintu Al-Ittifaq yang nanti akan bernegosiasi dengan pasar,” tuturnya.

 

“Kedepannya seluruh pesantren diharapkan punya model bisnis seperti Al-Ittifaq,” kata Kang Emil mengakhiri.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Mamuju Bedah BPS dalam Rapat LKPJ

    DPRD Mamuju Bedah BPS dalam Rapat LKPJ

    • calendar_month Sen, 13 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 47
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) di Kantor DPRD Kabupaten Mamuju memanas saat sejumlah anggota dewan menyoroti akurasi data sosial ekonomi yang digunakan dalam berbagai program pemerintah. Dalam rapat yang menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju itu, anggota DPRD mempertanyakan metode pendataan yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan aparat desa, seperti […]

  • Inspektorat Sulbar Gelar Sosialisasi dan Coaching Clinic Pengisian Kertas Kerja Manajemen Risiko

    Inspektorat Sulbar Gelar Sosialisasi dan Coaching Clinic Pengisian Kertas Kerja Manajemen Risiko

    • calendar_month Kam, 6 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 228
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dalam upaya memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Coaching Clinic Pengisian Kertas Kerja Manajemen Risiko bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 6 November 2025. Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Kegiatan […]

  • Gubernur Ridwan Kamil Dorong Masyarakat Manfaatkan Subsidi Kendaraan Listrik

    Gubernur Ridwan Kamil Dorong Masyarakat Manfaatkan Subsidi Kendaraan Listrik

    • calendar_month Ming, 25 Jun 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 125
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong masyarakat untuk memanfaatkan subsidi pembelian kendaraan listrik. Ditemui usai mengikuti EV (Electric Vehicle) Fun Riding di halaman depan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jabar, Ridwan Kamil menjelaskan, subsidi kendaraan listrik untuk roda dua sebesar Rp7 juta bisa digunakan untuk membeli unit baru maupun mengonversi dari kendaraan BBM […]

  • DLH Sulbar Dorong Pemkab Proaktif Jemput Dukungan KLH/BPLH untuk Pengelolaan Sampah

    DLH Sulbar Dorong Pemkab Proaktif Jemput Dukungan KLH/BPLH untuk Pengelolaan Sampah

    • calendar_month Rab, 4 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 205
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat mendorong pemerintah kabupaten di wilayahnya untuk lebih proaktif dalam menyambut program dukungan pengelolaan sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui KLH akan memberikan dukungan teknis, pembiayaan, dan asistensi regulasi […]

  • Tim Provinsi Lakukan Penilaian Akhir Calon Desa Antikorupsi di Sulawesi Barat

    Tim Provinsi Lakukan Penilaian Akhir Calon Desa Antikorupsi di Sulawesi Barat

    • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 152
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Tim Penilai Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan penilaian akhir terhadap enam desa calon percontohan Desa Antikorupsi di enam kabupaten se-Sulawesi Barat. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 14 hingga 16 Oktober 2025. Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Tim penilai […]

  • Permendagri 60/2018 Bikin Gaduh di Perbatasan Sulbar-Sulteng

    Permendagri 60/2018 Bikin Gaduh di Perbatasan Sulbar-Sulteng

    • calendar_month Kam, 17 Jan 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 652
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU— Penetepan tapal batas antara Sulawesi Barat (Sulbar) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) oleh Mendagri RI sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 60 tahun 2018, telah membuat gaduh di perbatasan kedua wilayah itu. Bagaimana tidak, penetapan tapal batas itu dinilai merugikan salah satu pihak. Kabupaten Pasangkayu Sulbar, paling dirugikan dengan adanya Permendagri itu. Hampir sekira 5.400 […]

expand_less