Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Presiden Jokowi Minta Polri Kawal Tiga Agenda Besar Pemerintah

Presiden Jokowi Minta Polri Kawal Tiga Agenda Besar Pemerintah

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sel, 5 Jul 2022
  • comment 0 komentar

JAKARTA, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mendukung agenda strategis nasional. Berbagai upaya yang dilakukan dalam menangani pandemi COVID-19, tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk melaksanakan berbagai agenda strategis nasional yang telah direncanakan.

Agenda besar pertama adalah agenda pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak hanya simbol sebagai identitas bangsa tetapi juga representasi kemajuan bangsa.

“Banyak agenda nasional lain yang harus didukung oleh Polri. Pertama, pembangunan Ibu Kota Negara. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja untuk membangun motor kemajuan Indonesia ke depan, Polri harus mengawal agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan amanat pada Upacara Peringatan ke-76 Hari Bhayangkara, di Akademisi Kepolisian, di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Agenda kedua, ungkap Kepala Negara, adalah Presidensi G20 Indonesia yang puncaknya akan digelar di Bali pada November mendatang.

“Agenda G20 yang sudah berlangsung dan harus terus dikawal. Puncaknya nanti adalah KTT G20 di bulan November, di Bali, yang akan dihadiri oleh para kepala negara anggota-anggota G20,” ujarnya.

Agenda besar nasional lainnya adalah penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) serentak pada tahun 2024 mendatang. Presiden menginstruksikan jajaran Polri untuk memberikan dukungan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) secara maksimal.

“Agenda besar demokrasi Pileg, Pilpres, dan Pilkada Serentak tahun 2024 harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan kamtibmas secara maksimal, agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemdaprov Jawa Barat Gelar Mudik Gratis Lebaran 2023

    Pemdaprov Jawa Barat Gelar Mudik Gratis Lebaran 2023

    • calendar_month Rab, 5 Apr 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 273
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat pada masa liburan Lebaran 2023 sebanyak 87 persen atau sekitar 43,44 juta masyarakat akan melakukan perjalanan di Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, 43 persen di antaranya atau sekitar 18,68 juta menyatakan bahwa mudik menjadi alasan mengapa mereka melakukan perjalanan. Tingginya potensi pergerakan pada masa Lebaran 2023 […]

  • Inspektorat Sulbar Dukung Peningkatan Kapabilitas APIP Melalui Workshop Nasional BPKP

    Inspektorat Sulbar Dukung Peningkatan Kapabilitas APIP Melalui Workshop Nasional BPKP

    • calendar_month Sen, 27 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 222
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Syahid Hasan, mewakili Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Workshop Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Senin (27/10/2025), bertempat di Aula Gandhi Lt. 2, Kantor BPKP, Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas […]

  • Wagub Sulbar Hadiri Rakornas Binwas 2025: Pengawasan Efektif Kunci Pemerintahan Bersih

    Wagub Sulbar Hadiri Rakornas Binwas 2025: Pengawasan Efektif Kunci Pemerintahan Bersih

    • calendar_month Kam, 9 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 148
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, didampingi Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang digelar di Hotel Pullman Jakarta Barat, Kamis 9 Oktober 2025 Rakornas tahun ini mengusung tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Mendukung […]

  • 23 OPD Pemprov Sulbar Realisasikan Anggaran Iuran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN

    23 OPD Pemprov Sulbar Realisasikan Anggaran Iuran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN

    • calendar_month Kam, 21 Jul 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 119
    • 0Komentar

    MAMUJU, RADARSULBAR – Pemprov Sulbar bersama BPJS Ketenagakerjaan Sulbar menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN lingkup Pemprov Sulbar, di Rujab Sekprov Sulbar, Kamis 21 Juli 2022. Berdasarkan paparan dalam Monev tersebut, sebanyak 23 OPD Pemprov Sulbar yang sudah merealisasikan anggaran untuk iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Non ASNnya. […]

  • Bapperida Sulbar Gelar Seminar Akhir RIPJPID, Tekankan Pentingnya Perencanaan Berbasis Bukti

    Bapperida Sulbar Gelar Seminar Akhir RIPJPID, Tekankan Pentingnya Perencanaan Berbasis Bukti

    • calendar_month Sab, 26 Jul 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 220
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti. Salah satunya melalui penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) Tahun 2025–2029 yang kini telah memasuki tahap akhir. Langkah strategis tersebut ditandai dengan penyelenggaraan Seminar […]

  • Pemerintah Perlu Bentuk Satgas Antisipasi Kebijakan Imigrasi Presiden Trump

    Pemerintah Perlu Bentuk Satgas Antisipasi Kebijakan Imigrasi Presiden Trump

    • calendar_month Ming, 9 Feb 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 297
    • 0Komentar

    Jakarta, ekspossulbar.co.id – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi kebijakan imigrasi yang kini sedang dijalankan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diwaspadai karena Trump berencana mendeportasi 11 juta imigran ilegal dengan melibatkan militer dan teknologi pengawasan sehingga Kementerian Luar Negeri harus […]

expand_less