Komite IV DPD RI Dorong Desentralisasi Hubungan Antara Pusat dan Daerah
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month Rab, 6 Jul 2022
“Agar pembangunan lancar dan pertumbuhan ekonomi lancar, sudah selayaknya penyaluran DAK tidak mengalami hambatan,” ujarnya.
Namun, hal tersebut di beberapa daerah masih saja mengalami kendala, baik teknis maupun administratif, sehingga realisasi penyaluran DAK tidak mencapai target. Untuk itu, diperlukan sinergi dan koordinasi antar lembaga untuk mencegah keterlambatan realisasi TKDD termasuk mengenai DAK Fisik di Sulbar.
“DPD RI sebagai perwakilan daerah membantu agar persoalan pembangunan darah dapat diselesaikan, sehingga komite IV DPD RI perlu untuk melakukan rapat kerja bersama pemerintah Sulbar,” jelasnya.
Anggota Komite IV DPD RI, Ajbar Abdul Kadir mengatakan , kehadiran komite IV dapat memberikan masukan sehingga masala keterlambatan realisasi DAK di Sulbar bisa terselesaikan.
“Ini yang mengilhami kita tergerak, kita ingin mengetahui kenapa masih ada dua sampai tiga kabupaten yang tidak berjalan DAK nya,” jelasnya.
Kepala BPKPD Sulbar, Amujib mengatakan, kunjungan tersebut untuk melakukan evaluasi terkait pengelolaan keuangan di Sulbar terkait Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Dengan kehadiran DPD RI, untuk mendengarkan seluruh permasalah sehingga kedepan persoalan terkait perencanaan, pelaksanaan DAK, dan nantinya pelaksanaan terkait dengan undang-undang 1 tahun 2022 hubungan keuangan pusat dan daerah efek atau masalah-masalahnya bisa lebih awal dideteksi dan diminimalisir persoalan tersebut,” ucap Amujib
Ia menyampaikan, untuk Provinsi Sulawesi Barat posisi DAK saat ini, berada di posisi serapan 18,43 persen, atau di angka sekira Rp 40 Miliar.
Lambatnya realisasi sejumlah DAK disebabkan karena adanya bencana pandemi dan gempa yang melanda Sulbar. Untuk itu, harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat melalui DPD RI untuk melakukan pemulihan.
“Kami berharap dengan dikeluarkannya peraturan ini berharap dapat menyelesaikan persolan daerah. Dapat memberikan harapan baru, harapan untuk pemerintah dan masyarakat Sulbar,” jelasnya.
Kanwil DJPb Sulbar, M Syaibani menyampaikan, terkait kondisi yang dihadapi Sulbar. Ia pun mengusulkan agar dibuat SOP yang dipatuhi oleh OPD terkait langkah apa yang dilakukan OPD di triwulan I, termasuk strategi seperti apa sehingga bisa terarah dan masalah keterlambatan bisa teratasi. (*)
- Penulis: Ekspos Sulbar
