Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » BKN Resmi Buka Pendaftaran Seleksi PPPK Tenaga Guru

BKN Resmi Buka Pendaftaran Seleksi PPPK Tenaga Guru

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 2 Nov 2022

Jakarta, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi membuka pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga guru mulai tanggal 31 Oktober 2022 kemarin.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pada tautan https://sscasn.bkn.go.id.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, BKN, Satya Pratama dalam pernyataan tertulisnya, Senin (31/10/2022), menyatakan pendaftaran pelamar PPPK guru yang akan untuk prioritas 1, 2, 3 (P1, P2, P3) dan P4/umum dibuka tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022.

“Seleksi administrasi akan dimulai pada 31 Oktober 2022 s.d 15 November 2022 dengan pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum pada 16 November s.d. 17 November 2022,” kata Satya.

Satya menjelaskan, P1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas.

P2 adalah pelamar yang terdata dalam database BKN sebagai eks tenaga honorer K-II (TH K-II) yang tidak termasuk dalam P1.

P3 adalah guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar P1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal tiga tahun atau setara dengan enam semester pada data pokok pendidikan (dapodik).

Pelamar umum atau P4 adalah lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan/atau pelamar yang terdaftar di Dapodik.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Inspektorat Sulbar Perkuat Kualitas Pelayanan Publik melalui Evaluasi PEKPP Mandiri 2026

    Inspektorat Sulbar Perkuat Kualitas Pelayanan Publik melalui Evaluasi PEKPP Mandiri 2026

    • calendar_month Sen, 6 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 197
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) Mandiri Tahun 2026. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan peninjauan langsung pada lokus Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) di perangkat daerah oleh Tim Evaluator Inspektur Pembantu Wilayah (Irban) II, yang melaksanakan […]

  • Komitmen Tingkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi, DPMPTSP Sulbar Hadiri Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP 2026

    Komitmen Tingkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi, DPMPTSP Sulbar Hadiri Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP 2026

    • calendar_month Rab, 15 Jul 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 104
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat, Kain Lotong Sembe, didampingi Perencana Ahli Muda Helviyanti Pakiding serta staf DPMPTSP Sulbar, mengikuti Rapat Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi […]

  • P2KBP3A Pasangkayu Galakan Delapan Fungsi Keluarga Cegah Covid-19

    P2KBP3A Pasangkayu Galakan Delapan Fungsi Keluarga Cegah Covid-19

    • calendar_month Sel, 21 Apr 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 345
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak (P2KBP3A) Pasangkayu ikut bergerak melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19. Dengan cara menggalakan delapan fungsi keluarga disetiap rumah tangga se-Pasangkayu. Terutama fungsi ke delapan yakni fungsi pembinaan lingkungan. Kepala Dinas P2KBP3A Arhamuddin menyampaikan melalui fungsi pembinaan lingkungan ini, ia mengerahkan para penyulunya untuk memotivasi masyarakat […]

  • Ini Masukan Pemkab Pasangkayu Terkait Rencana PSBB di Sulbar

    Ini Masukan Pemkab Pasangkayu Terkait Rencana PSBB di Sulbar

    • calendar_month Sen, 4 Mei 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 1.282
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Pemprov Sulbar ikut berencana menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB). Itu terungkap saat rapat koordinasi antara Pemprov dengan seluruh Pemkab di Sulbar via video conference (vidcon), Senin 4 Mei. Terkait rencana itu, Pemkab Pasangkayu menyampaikan sejumlah masukan. Sekkab Pasangkayu Firman yang mewakili Bupati Pasangkayu dalam vidcon itu mengaku, pada prinsipnya mengapresiasi rencana penerapan […]

  • Sulbar Raih WTP ke-12 Kalinya, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Komitmen Penuh Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK RI

    Sulbar Raih WTP ke-12 Kalinya, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Komitmen Penuh Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK RI

    • calendar_month Sab, 13 Jun 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 52
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.IDm MAMUJU – DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Agenda resmi penyerahan LHP tersebut dilakukan bersamaan untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan lima kabupaten di wilayah Sulbar. Acara penyerahan LHP BPK RI digelar di Ruang […]

  • Nasir Djamil: Perlindungan Kelompok Rentan dalam Hukum Acara Pidana Perlu Diperkuat

    Nasir Djamil: Perlindungan Kelompok Rentan dalam Hukum Acara Pidana Perlu Diperkuat

    • calendar_month Sen, 19 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 234
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok rentan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Ia menilai bahwa anak-anak, perempuan dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi rendah, serta lanjut usia, kerap mengalami ketidakadilan saat berhadapan dengan proses hukum. Nasir menyampaikan keprihatinannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum […]

expand_less