Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » e-Monev Terbukti Tingkatkan Pelayanan Publik, Sekda: Nilai Keterbukaan Informasi Jabar Naik

e-Monev Terbukti Tingkatkan Pelayanan Publik, Sekda: Nilai Keterbukaan Informasi Jabar Naik

  • account_circle
  • calendar_month Sab, 1 Jul 2023
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG – Pemdaprov Jabar terus mendongkrak kualitas pelayanan publik melalui inovasi igital. Salah satunya monitoring dan evaluasi daring (e-monev) keterbukaan informasi publik.

Untuk itu, Pemdaprov melaksanakan diseminasi e-monev 2023 yang dibuka Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (25/7/2023).

“Sepanjang bahwa pelayanan publik kita untuk masyarakat, itu akan kita lakukan secara terbuka, seperti itu konsepnya,” ujar Setiawan.

Ia mengungkapkan, diseminasi terbagi dua tahap yakni untuk perangkat daerah dan BUMD. “Jadi hampir semua instansi yang memberikan fasilitas pelayanan publik akan diterapkan (e-monev),” tuturnya.

Menurut Setiawan, diseminasi e-monev di Jabar diapresiasi Komisi Informasi RI.  Bahwa upaya-upaya Pemdaprov meningkatkan keterbukaan publik sudah on the track. Setiawan mengatakan, e-monev juga memberikan dampak signifikan pada peningkatan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jabar.

Nilai IKIP Jabar 2022 mencapai 81,93 poin, melampaui nilai IKIP nasional di angka 74.43 poin. Terbukti dengan e-monev yang dijalankan, nilai IKIP Jabar 2023 naik hingga mencapai 84,43 poin.

“Nilai dari keterbukaan informasi kita ini meningkat indeksnya, dari tahun 2022 sekitar 81,93 (poin) sekarang sudah 84,43 (poin) di tahun 2023, dan itu tertinggi di Indonesia,” sebut Setiawan.

“Jadi itu bukti bahwa apa yang kita lakukan terkait dengan keterbukaan informasi publik ini ternyata memang sesuai dengan hasil penilaian,” tambahnya.

Meski demikian, Setiawan menekankan bahwa output e-monev bukan berfokus pada peningkatan capaian nilai IKIP, melainkan lebih mengedepankan target pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.

“Sekarang ini di 2023 kita dapat indeks 84,43 poin ini karena memang sebetulnya kita tidak menargetkan nilai. Tapi yang kita targetkan adalah pelayanan publik kita lebih terbuka dan lebih baik,” pungkas Setiawan.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usai Hadiri Munas ADPSI-ASDEPSI, Kabag Persidangan DPRD Sulbar Siap Tingkatkan Pelayanan Kedewanan

    Usai Hadiri Munas ADPSI-ASDEPSI, Kabag Persidangan DPRD Sulbar Siap Tingkatkan Pelayanan Kedewanan

    • calendar_month Jum, 9 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 166
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAWA BARAT — Kepala Bagian Persidangan DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Musra Awaluddin, menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan pelayanan kepada anggota dewan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan reses. Hal ini disampaikannya usai mewakili Sekretaris DPRD Sulbar dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) di […]

  • Presiden Jokowi Gelar Rapat Bahas Optimalisasi Kebijakan Perdagangan Karbon

    Presiden Jokowi Gelar Rapat Bahas Optimalisasi Kebijakan Perdagangan Karbon

    • calendar_month Rab, 3 Mei 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 164
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Presiden Joko Widodo memimpin rapat bersama untuk membahas optimalisasi kebijakan perdagangan karbon di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 3 Mei 2023. Dalam rapat tersebut, salah satu poin yang dibahas adalah mengenai mekanisme pasar karbon di Indonesia. Selepas rapat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi karbon […]

  • 12 Kafilah Ramaikan MTQ VIII Pasangkayu

    12 Kafilah Ramaikan MTQ VIII Pasangkayu

    • calendar_month Sel, 25 Feb 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 266
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU— Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke VIII tingkat Kabupaten Pasangkayu resmi dibuka oleh Bupati Agus Ambo Djiwa, Senin 24 Februari. Pembukaan MTQ yang berlangsung di Kecamatan Bambaira ini berlangsung meriah. Dihadiri ratusan masyarakat. Juga rombong kafilah yang bakal berkompetisi. Ada 12 kafilah dengan jumlah anggota masing-masing mencapai ratusan orang. Kafilah tersebut berasal dari 12 kecamatan […]

  • BPKPD Sulbar Verifikasi RKA SKPD: Belanja Barang dan Modal Jadi Fokus Efisiensi APBD 2026

    BPKPD Sulbar Verifikasi RKA SKPD: Belanja Barang dan Modal Jadi Fokus Efisiensi APBD 2026

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 251
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Melanjutkan tahapan asistensi RKA SKPD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar) selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi RKA SKPD dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Fokus utama verifikasi kali ini adalah memastikan efisiensi pada item belanja barang dan belanja modal. Langkah […]

  • SDK: Sekolah Rakyat Cara Sistematis Putus Rantai Kemiskinan

    SDK: Sekolah Rakyat Cara Sistematis Putus Rantai Kemiskinan

    • calendar_month Jum, 26 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 216
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan komitmennya mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan saat bertemu Menteri Sosial RI, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Jakarta, Jumat (26/9/2025). Menurut SDK, Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan, melainkan ekosistem yang membentuk anak secara menyeluruh. […]

  • KPK Amankan Aset ASN Kemenag Senilai Rp6,5 Miliar

    KPK Amankan Aset ASN Kemenag Senilai Rp6,5 Miliar

    • calendar_month Sel, 9 Sep 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 214
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Jakarta —Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama (Kemenag). Tepatnya, di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Tindakan penyitaan aset berupa dua unit rumah dengan total nilai mencapai Rp6,5 miliar itu serangkaian upaya penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. […]

expand_less