Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » e-Monev Terbukti Tingkatkan Pelayanan Publik, Sekda: Nilai Keterbukaan Informasi Jabar Naik

e-Monev Terbukti Tingkatkan Pelayanan Publik, Sekda: Nilai Keterbukaan Informasi Jabar Naik

  • account_circle
  • calendar_month Sab, 1 Jul 2023
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG – Pemdaprov Jabar terus mendongkrak kualitas pelayanan publik melalui inovasi igital. Salah satunya monitoring dan evaluasi daring (e-monev) keterbukaan informasi publik.

Untuk itu, Pemdaprov melaksanakan diseminasi e-monev 2023 yang dibuka Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (25/7/2023).

“Sepanjang bahwa pelayanan publik kita untuk masyarakat, itu akan kita lakukan secara terbuka, seperti itu konsepnya,” ujar Setiawan.

Ia mengungkapkan, diseminasi terbagi dua tahap yakni untuk perangkat daerah dan BUMD. “Jadi hampir semua instansi yang memberikan fasilitas pelayanan publik akan diterapkan (e-monev),” tuturnya.

Menurut Setiawan, diseminasi e-monev di Jabar diapresiasi Komisi Informasi RI.  Bahwa upaya-upaya Pemdaprov meningkatkan keterbukaan publik sudah on the track. Setiawan mengatakan, e-monev juga memberikan dampak signifikan pada peningkatan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jabar.

Nilai IKIP Jabar 2022 mencapai 81,93 poin, melampaui nilai IKIP nasional di angka 74.43 poin. Terbukti dengan e-monev yang dijalankan, nilai IKIP Jabar 2023 naik hingga mencapai 84,43 poin.

“Nilai dari keterbukaan informasi kita ini meningkat indeksnya, dari tahun 2022 sekitar 81,93 (poin) sekarang sudah 84,43 (poin) di tahun 2023, dan itu tertinggi di Indonesia,” sebut Setiawan.

“Jadi itu bukti bahwa apa yang kita lakukan terkait dengan keterbukaan informasi publik ini ternyata memang sesuai dengan hasil penilaian,” tambahnya.

Meski demikian, Setiawan menekankan bahwa output e-monev bukan berfokus pada peningkatan capaian nilai IKIP, melainkan lebih mengedepankan target pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.

“Sekarang ini di 2023 kita dapat indeks 84,43 poin ini karena memang sebetulnya kita tidak menargetkan nilai. Tapi yang kita targetkan adalah pelayanan publik kita lebih terbuka dan lebih baik,” pungkas Setiawan.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Jokowi Pimpin Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di Titik Nol Kilometer IKN Nusantara

    Presiden Jokowi Pimpin Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di Titik Nol Kilometer IKN Nusantara

    • calendar_month Sen, 14 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Jakarta, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 14 Maret 2022. Di lokasi tersebut, digelar prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara. Tanah dan air yang dibawa oleh gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia diberikan kepada Presiden […]

  • Dukung Visi Misi Gubernur, KI Sulbar Dorong Pembentukan PPID Hingga ke Desa

    Dukung Visi Misi Gubernur, KI Sulbar Dorong Pembentukan PPID Hingga ke Desa

    • calendar_month Kam, 12 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 161
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Transparansi pemerintahan menjadi salah satu visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Pers) Provinsi Sulbar mendorong pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hingga tingkat desa. Kepala Diskominfo Pers Sulbar, Mustari, menjelaskan bahwa langkah awal […]

  • Ketua DPRD Sulbar Terima LHP BPK Bidang Ketahanan Pangan

    Ketua DPRD Sulbar Terima LHP BPK Bidang Ketahanan Pangan

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 109
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait Bidang Ketahanan Pangan. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Ketua DPRD Sulbar, Rabu,l 11 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sulbar didampingi Sekretaris DPRD Sulbar Arianto AP., bersama Kebag Persidangan dan […]

  • Perkuat Koordinasi dan Pembinaan, BPBD Sulbar Kunjungi Gedung Serbaguna Graha Tangguh Bencana Pasangkayu

    Perkuat Koordinasi dan Pembinaan, BPBD Sulbar Kunjungi Gedung Serbaguna Graha Tangguh Bencana Pasangkayu

    • calendar_month Ming, 30 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 163
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, PASANGKAYU — BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Inaldy L.S. Silang, melaksanakan kegiatan koordinasi di Gedung Serbaguna Graha Tangguh Bencana, yang kini ditetapkan sebagai pusat edukasi dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Pasangkayu. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasangkayu, Arhamuddin, Sabtu 29 November 2025, Pukul 22.30 […]

  • Presiden: Perdagangan Manusia Harus Diberantas Tuntas

    Presiden: Perdagangan Manusia Harus Diberantas Tuntas

    • calendar_month Sen, 8 Mei 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 191
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus diberantas. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong pembahasan TPPO terutama online scams pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN. “Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas,” […]

  • Rakornas Kearsipan Hasilkan Sejumlah Rekomendasi, Kepala Disperpusip Sulbar Masuk Tim Penyusun

    Rakornas Kearsipan Hasilkan Sejumlah Rekomendasi, Kepala Disperpusip Sulbar Masuk Tim Penyusun

    • calendar_month Kam, 23 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 154
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Jakarta — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Identifikasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Kearsipan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola kearsipan di tingkat daerah. Kegiatan yang berlangsung pada 21–22 Oktober 2025 di Ruang Serba Guna Nurhadi Magetsari, Gedung ANRI Jakarta, diikuti oleh para kepala dinas […]

expand_less