Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » e-Monev Terbukti Tingkatkan Pelayanan Publik, Sekda: Nilai Keterbukaan Informasi Jabar Naik

e-Monev Terbukti Tingkatkan Pelayanan Publik, Sekda: Nilai Keterbukaan Informasi Jabar Naik

  • account_circle
  • calendar_month Sab, 1 Jul 2023
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG – Pemdaprov Jabar terus mendongkrak kualitas pelayanan publik melalui inovasi igital. Salah satunya monitoring dan evaluasi daring (e-monev) keterbukaan informasi publik.

Untuk itu, Pemdaprov melaksanakan diseminasi e-monev 2023 yang dibuka Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (25/7/2023).

“Sepanjang bahwa pelayanan publik kita untuk masyarakat, itu akan kita lakukan secara terbuka, seperti itu konsepnya,” ujar Setiawan.

Ia mengungkapkan, diseminasi terbagi dua tahap yakni untuk perangkat daerah dan BUMD. “Jadi hampir semua instansi yang memberikan fasilitas pelayanan publik akan diterapkan (e-monev),” tuturnya.

Menurut Setiawan, diseminasi e-monev di Jabar diapresiasi Komisi Informasi RI.  Bahwa upaya-upaya Pemdaprov meningkatkan keterbukaan publik sudah on the track. Setiawan mengatakan, e-monev juga memberikan dampak signifikan pada peningkatan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jabar.

Nilai IKIP Jabar 2022 mencapai 81,93 poin, melampaui nilai IKIP nasional di angka 74.43 poin. Terbukti dengan e-monev yang dijalankan, nilai IKIP Jabar 2023 naik hingga mencapai 84,43 poin.

“Nilai dari keterbukaan informasi kita ini meningkat indeksnya, dari tahun 2022 sekitar 81,93 (poin) sekarang sudah 84,43 (poin) di tahun 2023, dan itu tertinggi di Indonesia,” sebut Setiawan.

“Jadi itu bukti bahwa apa yang kita lakukan terkait dengan keterbukaan informasi publik ini ternyata memang sesuai dengan hasil penilaian,” tambahnya.

Meski demikian, Setiawan menekankan bahwa output e-monev bukan berfokus pada peningkatan capaian nilai IKIP, melainkan lebih mengedepankan target pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.

“Sekarang ini di 2023 kita dapat indeks 84,43 poin ini karena memang sebetulnya kita tidak menargetkan nilai. Tapi yang kita targetkan adalah pelayanan publik kita lebih terbuka dan lebih baik,” pungkas Setiawan.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPU Pasangkayu Tegaskan Belum ada Paslon, Baru Bapaslon

    KPU Pasangkayu Tegaskan Belum ada Paslon, Baru Bapaslon

    • calendar_month Ming, 6 Sep 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 304
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Ketua KPU Pasangkayu Syahran Ahmad menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kandidat yang ditetapkan secara resmi sebagai pasangan calon (paslon), semuanya masih sebatas bakal pasangan calon (bapaslon). Kata dia, penetapan paslon baru dilakukan pada tanggal 23 September nanti. Itu disampaikannya saat disambangi diruang kerjanya Minggu 6 September. ” Jadi saat ini belum ada […]

  • Kominfo Sulbar Serahkan Aplikasi SIPEMUDA ke Dispora: Langkah Maju Digitalisasi Pemerintahan

    Kominfo Sulbar Serahkan Aplikasi SIPEMUDA ke Dispora: Langkah Maju Digitalisasi Pemerintahan

    • calendar_month Rab, 16 Jul 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 183
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) secara resmi menyerahkan Aplikasi Layanan Kepemudaan (SIPEMUDA) kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulbar, Selasa 15 Juli 2025. Bertempat di ruang rapat Kepala Dispora Sulbar, Aplikasi SIPEMUDA diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula kepada Kepala Dispora […]

  • Posko Siaga Darurat Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Peningkatan Potensi Bencana

    Posko Siaga Darurat Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Peningkatan Potensi Bencana

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 156
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Regu II Posko Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah dan Cuaca Ekstrem melakukan koordinasi dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan menghadapi peningkatan potensi bencana di wilayah Sulawesi Barat, di posko BPBD Sulbar, Senin, 25 November 2025. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat, Saparuddin menyampaikan, pentingnya peningkatan kewaspadaan, kecepatan […]

  • Pemprov Sulbar Jamu Kaltim: Kupas Tuntas Rahasia Peningkatan PAD dan Regulasi Pajak Air Permukaan

    Pemprov Sulbar Jamu Kaltim: Kupas Tuntas Rahasia Peningkatan PAD dan Regulasi Pajak Air Permukaan

    • calendar_month Ming, 29 Mar 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 133
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai daerah inovatif dalam pengelolaan pendapatan daerah. Terobosan di sektor Pajak Air Permukaan (PAP) kini menjadi magnet bagi daerah lain untuk belajar. Terbaru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan studi tiru yang dipusatkan di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Sabtu (28/3). Kunjungan ini menjadi […]

  • TAPD Serahkan Ranperda APBD 2021 ke DPRD Pasangkayu

    TAPD Serahkan Ranperda APBD 2021 ke DPRD Pasangkayu

    • calendar_month Jum, 11 Sep 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 751
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Setelah merampungkan proses asistensi RKA semua OPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Pasangkayu akhirnya menyerahkan Ranperda APBD 2021 ke DPRD Pasangkayu, Jumat 11 September. Diserahkan oleh Kepala BPKAD Imran dan Kepala Bappeda Abidin selaku anggota TAPD. Diterima langsung Sekwan DPRD Pasangkayu Muh. Zain Machmoed dan anggota DPRD Pasangkayu Nur Latief.

  • Wabup Pasangkayu Warning OPD yang Malas Hadiri Paripurna

    Wabup Pasangkayu Warning OPD yang Malas Hadiri Paripurna

    • calendar_month Sen, 11 Mar 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 498
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU— Wakil Bupati Pasangkayu Muhammad Saal memberi peringatan (warning) kepada kepala OPD yang malas menghadiri sidang paripurna. Itu disampaikannya saat sidang paripurna pemandangan fraksi terhadap enam Rancangan Perda (Ranperda) yang kini tengah di bahas di DPRD Pasangkayu, Senin 11 Maret. Ia menilai ke tidak hadiran sejumlah kepala OPD terutama OPD pengusul keenam Ranperda itu, dapat […]

expand_less