Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » e-Monev Terbukti Tingkatkan Pelayanan Publik, Sekda: Nilai Keterbukaan Informasi Jabar Naik

e-Monev Terbukti Tingkatkan Pelayanan Publik, Sekda: Nilai Keterbukaan Informasi Jabar Naik

  • account_circle
  • calendar_month Sab, 1 Jul 2023

KOTA BANDUNG – Pemdaprov Jabar terus mendongkrak kualitas pelayanan publik melalui inovasi igital. Salah satunya monitoring dan evaluasi daring (e-monev) keterbukaan informasi publik.

Untuk itu, Pemdaprov melaksanakan diseminasi e-monev 2023 yang dibuka Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (25/7/2023).

“Sepanjang bahwa pelayanan publik kita untuk masyarakat, itu akan kita lakukan secara terbuka, seperti itu konsepnya,” ujar Setiawan.

Ia mengungkapkan, diseminasi terbagi dua tahap yakni untuk perangkat daerah dan BUMD. “Jadi hampir semua instansi yang memberikan fasilitas pelayanan publik akan diterapkan (e-monev),” tuturnya.

Menurut Setiawan, diseminasi e-monev di Jabar diapresiasi Komisi Informasi RI.  Bahwa upaya-upaya Pemdaprov meningkatkan keterbukaan publik sudah on the track. Setiawan mengatakan, e-monev juga memberikan dampak signifikan pada peningkatan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jabar.

Nilai IKIP Jabar 2022 mencapai 81,93 poin, melampaui nilai IKIP nasional di angka 74.43 poin. Terbukti dengan e-monev yang dijalankan, nilai IKIP Jabar 2023 naik hingga mencapai 84,43 poin.

“Nilai dari keterbukaan informasi kita ini meningkat indeksnya, dari tahun 2022 sekitar 81,93 (poin) sekarang sudah 84,43 (poin) di tahun 2023, dan itu tertinggi di Indonesia,” sebut Setiawan.

“Jadi itu bukti bahwa apa yang kita lakukan terkait dengan keterbukaan informasi publik ini ternyata memang sesuai dengan hasil penilaian,” tambahnya.

Meski demikian, Setiawan menekankan bahwa output e-monev bukan berfokus pada peningkatan capaian nilai IKIP, melainkan lebih mengedepankan target pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.

“Sekarang ini di 2023 kita dapat indeks 84,43 poin ini karena memang sebetulnya kita tidak menargetkan nilai. Tapi yang kita targetkan adalah pelayanan publik kita lebih terbuka dan lebih baik,” pungkas Setiawan.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Sulbar Bahas KUPA-PPAS 2025: Sinergi Legislatif dan Eksekutif Jadi Kunci

    DPRD Sulbar Bahas KUPA-PPAS 2025: Sinergi Legislatif dan Eksekutif Jadi Kunci

    • calendar_month Sel, 29 Jul 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 280
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Barat, Sitti Suraidah Suhardi, menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan anggaran yang adaptif dan berpihak pada rakyat. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat […]

  • Pemkab Pasangkayu Raih Penghargaan Maturitas SPIP, Tertinggi di Sulbar

    Pemkab Pasangkayu Raih Penghargaan Maturitas SPIP, Tertinggi di Sulbar

    • calendar_month Jum, 7 Des 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 1.191
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU—Prestasi demi prestasi terus diraih Pemkab Pasangkayu dibawah kepemimpinan Bupati Agus Ambo Djiwa dan Wakilnya Muhammad Saal. Terbaru, kabupaten utara Sulbar ini meraih penghargaan Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) level 3 dari BPKP RI. Kita patut berbangga, sebab dari beberapa kabupaten di Sulbar yang memperoleh penghargaan yang sama, Kabupaten Pasangkayu memperoleh penghargaan tertinggi.Penghargaan […]

  • DPKD Sulbar Gelar Bimtek Kearsipan: Perkuat Tertib Arsip Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

    DPKD Sulbar Gelar Bimtek Kearsipan: Perkuat Tertib Arsip Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 248
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kearsipan di Mamuju, di mulai Rabu 30 Juli 2025 hingga Kamis 31 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam pengelolaan arsip dinamis serta mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut dibuka […]

  • Bantu Kontingen Pasangkayu, Pemkab Libatkan Swasta

    Bantu Kontingen Pasangkayu, Pemkab Libatkan Swasta

    • calendar_month Sen, 5 Nov 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 495
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, PASANGKAYU — Kontingen Pasangkayu di pastikan akan ikut bersaing memperebutkan gelar juara pada event Pekan Olahrah Provinsi (Porprov) ke III Sulbar, yang akan digelar di Kabupaten Majene, pada 12 November nanti. Berbagai persiapan pun dilakukan. Senin 5 November, Pemkab Pasangkayu bersama pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Pasangkayu melakukan rapat pemantapan persiapan. Dalam kesempatan […]

  • Peringatan HAN 2022 Tingkat Provinsi, Djamila: Gerakan ‘One Day For Children’

    Peringatan HAN 2022 Tingkat Provinsi, Djamila: Gerakan ‘One Day For Children’

    • calendar_month Sel, 26 Jul 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 198
    • 0Komentar

    MAMUJU, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2022 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Juli 2022 di Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. Untuk Mensukseskan acara tersebut, Panitia Penyelenggara Peringatan HAN 2022 melakukan rapat pemantapan di Ruang Rapat Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga […]

  • Kemenag

    Kemenag Tak Lagi Berwenang Urus Haji dan Umrah

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 232
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Jakarta — Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo Muhammad Syafii menyatakan, seluruh kewenangan penyelenggaraan haji dan umrah tidak lagi berada di Kementerian Agama (Kemenag). Pencabutan kewenangan Kemenag mengurus haji dan umrah itu sejak terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah. Romo Muhammad Syafii menyampaikan, Kemenag tengah melakukan sinkronisasi Peraturan Presiden (Perpres) yang berkaitan dengan Kementerian Haji […]

expand_less