Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » e-Monev Terbukti Tingkatkan Pelayanan Publik, Sekda: Nilai Keterbukaan Informasi Jabar Naik

e-Monev Terbukti Tingkatkan Pelayanan Publik, Sekda: Nilai Keterbukaan Informasi Jabar Naik

  • account_circle
  • calendar_month Sab, 1 Jul 2023
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG – Pemdaprov Jabar terus mendongkrak kualitas pelayanan publik melalui inovasi igital. Salah satunya monitoring dan evaluasi daring (e-monev) keterbukaan informasi publik.

Untuk itu, Pemdaprov melaksanakan diseminasi e-monev 2023 yang dibuka Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (25/7/2023).

“Sepanjang bahwa pelayanan publik kita untuk masyarakat, itu akan kita lakukan secara terbuka, seperti itu konsepnya,” ujar Setiawan.

Ia mengungkapkan, diseminasi terbagi dua tahap yakni untuk perangkat daerah dan BUMD. “Jadi hampir semua instansi yang memberikan fasilitas pelayanan publik akan diterapkan (e-monev),” tuturnya.

Menurut Setiawan, diseminasi e-monev di Jabar diapresiasi Komisi Informasi RI.  Bahwa upaya-upaya Pemdaprov meningkatkan keterbukaan publik sudah on the track. Setiawan mengatakan, e-monev juga memberikan dampak signifikan pada peningkatan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jabar.

Nilai IKIP Jabar 2022 mencapai 81,93 poin, melampaui nilai IKIP nasional di angka 74.43 poin. Terbukti dengan e-monev yang dijalankan, nilai IKIP Jabar 2023 naik hingga mencapai 84,43 poin.

“Nilai dari keterbukaan informasi kita ini meningkat indeksnya, dari tahun 2022 sekitar 81,93 (poin) sekarang sudah 84,43 (poin) di tahun 2023, dan itu tertinggi di Indonesia,” sebut Setiawan.

“Jadi itu bukti bahwa apa yang kita lakukan terkait dengan keterbukaan informasi publik ini ternyata memang sesuai dengan hasil penilaian,” tambahnya.

Meski demikian, Setiawan menekankan bahwa output e-monev bukan berfokus pada peningkatan capaian nilai IKIP, melainkan lebih mengedepankan target pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.

“Sekarang ini di 2023 kita dapat indeks 84,43 poin ini karena memang sebetulnya kita tidak menargetkan nilai. Tapi yang kita targetkan adalah pelayanan publik kita lebih terbuka dan lebih baik,” pungkas Setiawan.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Pasangkayu Wanti-Wanti KPU Soal Pendaftaran Paslon

    Bupati Pasangkayu Wanti-Wanti KPU Soal Pendaftaran Paslon

    • calendar_month Sel, 1 Sep 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 231
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU– Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa mewanti-wanti KPU Pasangkayu soal jadwal pendaftaran pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang dijadwal pada 4-6 September nanti. Itu disampaikanya saat rapat koordinas lintas sektor tentang pelaksanaan Pilkada serentak, Selasa 1 September. Ia mengimbau KPU mengatur jadwal pendaftaran Paslon dengan baik. Sebab jika pendaftaran Paslon dijadwalkan bersamaan, potensi […]

  • Nawawi Pomolango Resmi Jadi Ketua Sementara KPK

    Nawawi Pomolango Resmi Jadi Ketua Sementara KPK

    • calendar_month Sel, 28 Nov 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 113
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Nawawi Pomolango resmi menjabat Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan tahun 2019-2024. Pengucapan sumpah jabatan tersebut di saksikan oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Pengangkatan Ketua Sementara KPK ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/P/Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap […]

  • Dinas Perkimtanhub Sulbar dan BPTD Dirikan Posko Angkutan Lebaran 2026 di Terminal Simbuang Mamuju

    Dinas Perkimtanhub Sulbar dan BPTD Dirikan Posko Angkutan Lebaran 2026 di Terminal Simbuang Mamuju

    • calendar_month Ming, 15 Mar 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 65
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Sulawesi Barat kolaborasi mendirikan Posko Angkutan Lebaran Tahun 2026 di Terminal Tipe A Simbuang, Kabupaten Mamuju, Jumat malam (13/3). Pendirian posko tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pengawasan, pemantauan, serta […]

  • Hari ini Resmi Digelar di Jabar, Masyarakat Antusias Ikuti Imunisasi

    Hari ini Resmi Digelar di Jabar, Masyarakat Antusias Ikuti Imunisasi

    • calendar_month Sen, 3 Apr 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 94
    • 0Komentar

    KABUPATEN PURWAKARTA — Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio hari ini, Senin (3/4/2023), mulai digelar serentak di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat hingga tanggal 15 April 2023. Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil langsung meninjau pelaksanaan imunisasi polio di Posyandu Mawar 11, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten […]

  • Presiden: Perdagangan Manusia Harus Diberantas Tuntas

    Presiden: Perdagangan Manusia Harus Diberantas Tuntas

    • calendar_month Sen, 8 Mei 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 146
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus diberantas. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong pembahasan TPPO terutama online scams pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN. “Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas,” […]

  • Bangun Kolaborasi, Sulbar Lanjutkan Data Desa Presisi

    Bangun Kolaborasi, Sulbar Lanjutkan Data Desa Presisi

    • calendar_month Sab, 5 Nov 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Mamuju, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Sulbar merupakan daerah dengan desa yang terbanyak mengadopsi program Data Desa Presisi (DDP). Pentingnya DDP di Sulbar sebagai dasar dalam menentukan kebijakan kedepan. PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat, karenanya Ia mendorong Data Desa Presisi (DDP) . Sebab, persoalan yang paling rill dihadapi birokrasi […]

expand_less