“Misalnya Samsat harus memperbaiki qris, kemudian komunikasi internal di Samsat harus sepakat dengan semua komponen yang ada seperti dari Kepolisian, Samsat dan Jasa Raharja harus satu bahasa,” kata Idris.
Sebab menurutnya, berdasarkan penilaian KPK dan BPK Sulbar termasuk daerah yang tidak taat GNNT.
Dengan pembayaran non tunai, akan ada banyak manfaat yang didapat, selain lebih praktis, tentunya transaksi non tunai dapat menjadi upaya meminimalisir, bahkan mencegah tindakan yang dapat merugikan.
Sebab, transaksi non tunai memberikan pencatatan transaksi mutasi kas yang sistematis dan lengkap, antara si pengirim dan penerima, maka peluang oknum untuk melakukan tindak kejahatan juga akan semakin sempit. (*)
