Dirinya bahkan menyinggung sikap Pj. Gubernur Sulbar Prof Zudan yang seakan tak mengayomi dalam melihat polemik Musda Kwarda Gerakan Pramuka Sulawesi Barat di Mamasa, dimana para peserta Musda di daerah umumnya telah sepakat memilih St. Suraidah Suhardi.
Sayangnya, menurut Saleh, Pj. Gubernur selaku Ketua Majelis Pembina Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat juga ikut berpihak dengan menolak Musda di Mamasa lalu memuluskan Musda di Polman. Pejabat negara yang ditempatkan di daerah, diharap tidak ikut merawat, apalagi menimbulkan kegaduhan.
“Presidium Sidang Musda telah melaporkan dan menyampaikan secara lisan dan tertulis dilengkapi dengan dokumen Hasil Musda di Mamasa. Laporan tersebut bahkan sudah dikaji di Biro Hukum Namun sampai saat ini belum ada dikeluarkan Rekomendasi (oleh Pj Gubernur). Ini menunjukkan gejala keberpihakan secara tidak adil dan melanggar konstitusi oleh Pj. Gubernur Sulbar. Kami berharap beliau segera sadar dan beritikad baik demi tegaknya kembali marwah gerakan Pramuka di Sulawesi Barat,” tandasnya. (nglo)
