Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelayakan, legalitas, dan kelengkapan kendaraan dinas yang digunakan oleh sekretariat dewan. Pemeriksaan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah.
Kerja sama antara Setwan dan BPKPD diharapkan mampu mendukung efisiensi kinerja lembaga legislatif serta memastikan setiap aset digunakan sesuai peruntukannya. (*)
Adapun perkara hukum dimaksud meliputi perkara litigasi dan non litigasi. Pengertian dari litigasi adalah penyelesaian…
Aksi perubahan Mitra Tambang merupakan bagian dari Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan…
Aplikasi asetKU-Kes dilakukan oleh seluruh penanggung jawab dan operator ruangan di unit masing-masing dengan melakukan…
Kegiatan patroli ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga yang tidak disebutkan identitasnya…
Apalagi, sesuai visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam menciptakan…
“Benar, kedua peserta aksi unras tersebut telah diamankan sebagai tindak lanjut atas perintah Bapak Presiden…
