“RPJMD harus menjadi pedoman yang jelas, konsisten, dan realistis. Tidak boleh ada kontradiksi antara visi gubernur dan strategi implementasi di lapangan,” tegas Syamsul.
Komisi I turut memberikan sejumlah masukan strategis, antara lain penguatan indikator kinerja, peningkatan efektivitas pelayanan publik, dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang responsif dan efisien.
Rapat ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Sulbar untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan secara partisipatif, akuntabel, dan transparan.
Komisi I juga menegaskan peran strategisnya dalam mengawal seluruh tahapan penyusunan RPJMD agar selaras dengan kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat. (*)
