EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar mengikuti Rapat Asistensi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 yang digelar di ruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Jumat, 20 Juni 2025.
Rapat ini merupakan kelanjutan dari pemaparan rencana kerja Dinas ESDM Sulbar tahun 2026 di hadapan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), beberapa waktu lalu.
Dalam rapat, dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Kepala Dinas ESDM, Mohammad Ali Chandra, didampingi oleh Plt. Sekretaris Dinas, Abdi Yansya Hijrah.
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulbar, Junda Maulana. Dalam arahannya, Junda menekankan pentingnya efektivitas penyusunan program OPD melalui pengisian formulir kerja yang telah disiapkan.
“Kami harapkan seluruh OPD mengisi formulir ini secara lengkap dan terarah, terutama untuk dua kelompok utama yakni program teknis dan program rutin. Untuk program rutin, subkegiatan sudah tersedia dan tinggal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD,” jelas Junda.
Ia juga menegaskan pentingnya pemetaan konkret untuk program teknis agar mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD serta Renstra perangkat daerah.
“Program teknis harus bisa menunjukkan kontribusinya secara langsung terhadap target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD kita,” tegasnya.
Selain itu, Junda meminta OPD untuk memverifikasi dan mengakomodasi berbagai usulan yang telah masuk, seperti dari pemerintah kabupaten maupun TP-PKK, dengan memperhatikan skala prioritas.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti instruksi tersebut.
“Kami akan segera menyempurnakan isian kertas kerja sesuai arahan yang telah disampaikan dan mempresentasikan kembali program kegiatan Dinas ESDM Sulbar pada Sabtu, 21 Juni 2025,” tegas Chandra.
Ia menambahkan, Dinas ESDM akan memprioritaskan peningkatan rasio elektrifikasi, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), serta penguatan pengawasan di sektor pertambangan dan kelistrikan.
Rapat ini merupakan bagian dari mekanisme perencanaan terpadu Pemprov Sulbar guna memastikan seluruh program OPD selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (rls/*)
