Penyelarasan Kebijakan KUA-PPAS dengan Kem-PPKF Tahun 2026 Bersama Kepala BKAD Kabupaten se-Sulbar
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month Jum, 27 Jun 2025
- comment 0 komentar
EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemprov Sulbar dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kebijakan penyelarasan antara dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 26 Juni 2025, bertempat di ruang rapat BPKPD Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Murdanil, serta turut didampingi oleh Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah. Peserta rapat terdiri atas para Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional sekaligus tidak lanjut dari training of facilitator program SPEKTRA melalu action learning, menjadi fasilitator dalam mentransformasi program KEM PPKF 2026 kepada Pemerintah Daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI di Jakarta pada 2 s.d 5 Juni 2025 di Jakarta.
Dalam sambutannya, Murdanil menyampaikan pentingnya harmonisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten agar tercipta sinergi kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan akuntabel.
“Penyelarasan ini menjadi langkah strategis agar arah kebijakan pembangunan daerah dapat terintegrasi dengan kebijakan fiskal nasional dan provinsi,” ujar Murdanil.
Penyelarasan KEM PPKF dengan KUA PPAS bertujuan untuk memastikan keselarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyelarasan ini penting untuk menghindari tumpang tindih program dan anggaran, serta untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara nasional dan daerah.
Strategi fiskal kewilayahan yang termuat dalam KEM PPKF tahun 2026 terfokus pada 4 sektor yakni:
- Penulis: Ekspos Sulbar
