Tim SIPD Dampingi OPD untuk Maksimalkan Realisasi APBD

Pemprov Sulbar mengundang Tim SIPD Kemendagri guna melakukan pendampingan kepada kepala OPD, yang dikemas dalam bentuk Sosialisasi SIPD, Rabu 6 Juli 2022.

MAMUJU, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Data monitor Kemendagri Sulbar berada urutan kedua realisasi tertinggi se-Indonesia. Namun Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menginginkan beberapa OPD yang masih realisasi rendah agar terus memaksimalkan kinerja.

Untuk itu, Pemprov Sulbar mengundang Tim SIPD Kemendagri guna melakukan pendampingan kepada kepala OPD, yang dikemas dalam bentuk Sosialisasi SIPD, Rabu 6 Juli 2022.

Asisten III Setda Sulbar, Jamil Barambangi mengatakan, tujuan dari pelaksanaan itu agar proses pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan dipahami secara teknis oleh pengelola setiap OPD.

BACA JUGA:  Penataan Pasar Desa sebagai Upaya Mengokohkan Pilar Kebangsaan

“Dengan hadirnya tim teknis ini memberikan bimbingan teknis kilat kepada OPD, terutama yang realisasi rendah,” ujar Jamil.

Dilanjutkan, dengan sosialisasi kepada seluruh kepala OPD yang terlibat langsung dalam SIPD.Sebab itu, ketika Pimpinan OPD memiliki keterbatasan tentu aan terlambat dengan sistem yang diterapkan SIPD. “Jadi bukan hanya bendahara, bahkan secara teknis seluruh pimpinan OPD harus terlibat, jadi harus paham,”ungkapnya.

BACA JUGA:  Lonjakan Penumpang di Pelabuhan Mamuju Jelang Idul Adha Tembus 448 Orang

Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri RI, Ihsan Dirgahayu membeberkan, hasil pendampingan dilakukan, Ia mengindikasikan beberapa kendala yang dihadapi Pemprov Sulbar, yakni jaringan

“Jadi alat transportnya, seperti jaringan, dan mungkin operatornya yang baru sehingga perlu belajar dulu. Untuk 10 OPD, ada informasi yang belum tersampaikan dan beberapa melakukan kesalahan penginputan, sehingga kita memberikan solusi dan langkah-langkahnya, sehingga kedepan realisasinya lebih optimal,” terang Ihsan.

BACA JUGA:  Lonjakan Penumpang di Pelabuhan Mamuju Jelang Idul Adha Tembus 448 Orang

Masalah lainnya, terdapat kepala dinas berstatus PLT sehingga tidak dapat terlibat ke dalam SIPD. “Kami sarankan login menggunakan dua browser, satu Definitif satu PLT”

Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengapresiasi atas langkah yang dilakukan. Dengan begitu proses pencairan tidak lagi terhambat.

“Kita sepakat outputnya transparansi dan akuntabel, dengan begitu (melalui SIPD) DPRD Sulbar dapat mengakses program-program yangs sedang dijalankan eksekutif,” tutur Suraidah. (*)