Dalam rapat tersebut, BPKPD Sulbar memberikan berbagai klarifikasi, penjelasan teknis, dan data pendukung atas laporan yang disampaikan OPD mitra kerja Komisi I. Sementara itu, DPRD melakukan evaluasi terhadap realisasi program, menyampaikan masukan, serta menyusun rekomendasi perbaikan guna memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan APBD.
Terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional BPKPD untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan optimal.
“BPKPD tidak sekadar mendampingi secara administratif, tapi juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah memiliki arah dan dampak yang jelas bagi pembangunan dan pelayanan publik,” kata Masriadi.
Ini bagian dari upaya bersama untuk membangun kepercayaan publik serta memperkuat integritas pengelolaan keuangan daerah, imbuhnya. (Rls)
