Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah Khusus Khairani menyampaikan, kolaborasi antara Inspektorat Daerah dan Kejaksaan Tinggi merupakan langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Pertemuan ini membahas berbagai agenda penting, diantaranya pemetaan potensi risiko korupsi pada pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, strategi pendampingan pengawasan, serta optimalisasi peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam proses penegakan,” bebernya.
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berharap koordinasi yang telah terbangun akan semakin meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. (rls)
