Ridwan menjelaskan, asesmen dilakukan secara mandiri menggunakan perangkat masing-masing, sehingga proses pengukuran menjadi lebih praktis dan efisien.
Menurutnya, jika seorang personil atau pegawai bersangkutan benar-benar memiliki keterampilan digital, maka sistem asesmen akan mendeteksi kejanggalan apabila asesmen tersebut dikerjakan oleh orang lain atau dijawab secara asal, bukan oleh yang bersangkutan secara otentik.
“Kalau ternyata itu dikerjakan orang lain atau nyontek, akan terlihat sebagai anomali, dan itu juga bisa dilihat dari background pendidikan yang bersangkutan,” pungkasnya.
Lanjut Ridwan, hasil dari pengukuran akan digunakan untuk menyusun program peningkatan kapasitas SDM digital di seluruh perangkat daerah.
“Ini bukan sekadar pengukuran, tapi juga peta jalan menuju birokrasi Sulbar yang adaptif, efisien, dan berbasis teknologi,” tambahnya. (Rls)
