Aspek yang menjadi fokus meliputi : Penguatan Tata Kelola Pemerintah dalam Aspek Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintah dalam Aspek Keuangan Daerah, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Pelaksanaan Program Strategis Nasional, khususnya Program 3 Juta Rumah.
Rapat pendahuluan ini turut dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menangani penyediaan data dan dokumen sesuai permintaan Itjen Kemendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh proses pengawasan yang akan dilakukan.
“Kami menyambut baik pelaksanaan survei pendahuluan ini sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah siap berkoordinasi dan memfasilitasi seluruh kebutuhan data dan informasi yang diperlukan oleh tim Itjen Kemendagri. Ini juga menjadi momentum untuk memastikan bahwa program-program strategis nasional dapat berjalan tepat sasaran di Sulawesi Barat,” ungkap M. Natsir.
Rapat ini menjadi langkah awal penting untuk memastikan kelancaran proses pengawasan serta mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam berbagai aspek layanan dan pengelolaan keuangan. (Rls)
