Meskipun angka kemiskinan menurun dalam tiga tahun terakhir, jumlah penduduk miskin masih mencapai 23.610 jiwa atau 14,20 persen dari total penduduk.
Beberapa persoalan yang masih dihadapi antara lain tingginya kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Untuk itu, prioritas pembangunan 2026 meliputi peningkatan produktivitas sektor unggulan, pembangunan konektivitas antarwilayah, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
Kegiatan fasilitasi ini dibuka oleh Hasanuddin, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana.
Dalam sambutannya, Hasanuddin menyampaikan bahwa fasilitasi ini bertujuan memastikan penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD 2026 Mamasa dapat mencakup program prioritas yang sejalan dengan visi-misi kepala daerah dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga mengedepankan sinergi lintas daerah dan sektor.
“Diharapkan dengan adanya fasilitasi ini, penyusunan RKPD 2026 Kabupaten Mamasa dapat terarah, terukur, dan efektif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah,” ujarnya. (Rls)
