Seluruh OPD Lingkup Pemprov Sulbar Diminta Percepat Penyerapan Anggaran

EKSPOS SULBAR — Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mendorong dilakukan percepatan serapan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Pj Gubernur meminta, percepatan pelaksanaan program kegiatan dan realisasi anggaran pada OPD di lingkup Pemprov harus berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi secara virtual, Senin 17 Juli 2023.

“Cakupan serapan kita masih 35 persen sampai 15 Juli kemarin. Harus ada percepatan di 37 OPD,”kata Zudan.

BACA JUGA:  Ketum SMSI Firdaus: Hindari Hoax dan Ujaran Kebencian Demi Pilkada Aman dan Damai

Ia juga mengapresiasi, Badan Penghubung berada di rangking satu serapan anggaran termasuk Dinas PMPTSP, Dinas Kominfo, Satpol-PP, Bappeda, Inspektorat dan Disdukcapil lantaran sampai di bulan ke tujuh sudah memasuki 50 persen.

Ia menegaskan, agar seluruh OPD harus mempercepat anggaran yang diusulkan agar bisa direalisasikan tepat waktu dan tak terjadi keterlambatan.

Sementara , 10 OPD yang masih dibawah posisi bawah secara khusus diminta untuk melakukan percepatan seperti Dinas Tanaman Pangan, Dinas Kesehatan, DKP, Rumah Sakit dan beberapa Dinas lainnya.

BACA JUGA:  LMI & PT Nindya Karya Bangun Sumur Bor, Atasi Kekeringan di Desa Mirring

“10 terbawah untuk segera melakukan langkah penyerapan, segera dilakukan percepatan, jangan di tunda-tunda lagi uang itu harus beredar karena ini merupakan bagian pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Sestama BNPP itu juga meminta kepada Biro Barjas untuk bekerja secara profesional sesuai aturan yang ada, dengan standar yang tinggi tidak dengan KKN.

“Tolong ini jadi perhatian rekan-rekan semua, untuk itu saya meminta agar semua bertindak dengan benar, sesuai aturan yang ada,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Pj Gubernur Sulbar Tinjau Logistik dan Tenaga Kesehatan Pilkada di Majene

Tidak hanya itu, mantan Dirjen Dukcapil itu juga meminta agar empat permasalahan yang dihadapi seperti stunting, kemiskinan ekstrim, anak putus sekolah, pernikahan anak harus menjadi perhatian serius.

“Saya minta juga OPD melaporkan progres empat masalah yang dihadapi Sulbar, termasuk bagaimana seluruh ASN harus memiliki anak asuh,” tutupnya. (*)