Bagi Pemprov Sulbar, catatan penurunan IPH ini menjadi sinyal perlunya penguatan rantai pasokan dan strategi stabilisasi harga bahan pokok agar beban masyarakat tidak semakin berat.
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, pemerintah daerah diminta betul-betul mengamati permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memaksimalkan upaya pengendalian inflasi dengan cermat dan tepat sasaran.
Selain itu, Ia meminta kepada seluruh kepala daerah, terutama kabupaten/kota untuk mengecek kinerja jajarannya dalam menindaklanjuti hasil rakor TPID yang rutin dilaksanakan tiap pekan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, masih terdapat 140 pemerintah daerah yang belum melakukan sama sekali upaya konkret terhadap pengendalian inflasi di daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah memaksimalkan upayanya dan bekerja keras sebagai bentuk pengabdian kepada negeri dan masyarakat.” kata Tomsi Tohir.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menegaskan bahwa Sulbar akan memaksimalkan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan pasokan pangan, menyelesaikan pengendalian inflasi, dan memastikan ketersediaan bahan pokok. Ini sejalan dengan Visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya pada misi pertama, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.
“Kami akan mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor dan memanfaatkan data SP2KP secara maksimal untuk memperkuat ketahanan pasokan pangan. Sinergi perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan stabilisasi harga berjalan efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” ujar Junda. (Rls)
