Kepala BKD Sulbar yang juga Plh. Sekprov Sulbar, Herdin Ismail, menegaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari upaya menjamin hak-hak tenaga Non ASN di daerah.
“Alhamdulillah, proses penginputan PPPK Paruh Waktu telah kami rampungkan sesuai jadwal. Usulan ini mencerminkan komitmen Pemprov Sulbar dalam memperjuangkan para tenaga Non ASN yang telah lama mengabdi. Kami berharap usulan ini disetujui Kemenpan-RB agar mereka mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Herdin, Rabu (27/8/2025).
Sementara itu, Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, menyampaikan apresiasi kepada tim BKD yang telah bekerja keras menyelesaikan penginputan data.
“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk seluruh tim, khususnya para operator yang bekerja siang malam. Dedikasi mereka menjadi kunci keberhasilan proses ini. Semoga hasil ini membawa manfaat besar bagi tenaga Non ASN di Sulbar,” tuturnya.
Dengan selesainya penginputan ini, BKD Sulbar menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional untuk memperkuat pelayanan publik melalui penataan tenaga aparatur, khususnya tenaga Non ASN.
Langkah ini juga sejalan dengan misi Gubernur SDK dan Wakil Gubernur JSM dalam membangun SDM unggul, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dan mewujudkan pelayanan dasar berkualitas bagi masyarakat. (rls/*)
