“Setiap kabupaten disediakan 15 titik dengan lokus penerima adalah fasilitas layanan publik yang tanpa koneksi internet berupa Kantor Pemerintah Desa/Kelurahan, Sekolah dalam kewenangan Pemerintah Provinsi, dan Puskesmas. Data ini bagian dari lampiran kami ke pemerintah pusat ” kata Ridwan.
Untuk tahun 2026, lanjut Ridwan, Pemprov akan melanjutkan program penyediaan akses internet bagi fasilitas layanan publik dengan penambahan jumlah penerima bantuan sebanyak 95 titik.
“Dengan kemampuan anggaran yang tersedia, pembangunan jaringan akan terus dikerjakan setiap tahun hingga target Sulbar Zero Blankspot terwujud,” paparnya.
Selain itu, pihaknya juga melakukan pendampingan terhadap 6 kabupaten dalam pengisian syarat kelengkapan usulan pembangunan BTS (Base Transceiver Station) melalui aplikasi SIGNAL pada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia..
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki keterbatasan anggaran mengharapkan agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat memberikan bantuan penyediaan infrastruktur jaringan internet berbasis 4G seluler maupun koneksi internet seluruh fasilitas layanan publik yang belum terhubung jaringan. Bantuan tersebut tentunya akan mempercepat akselerasi penyelesaian menuju Sulbar Zero Blankspot,” tandasnya. (Rls)
