Sesi diskusi menghadirkan suara-suara dari para guru dan kepala sekolah. Halimah dari SMA Negeri 1 Mamuju mengungkapkan tantangan dalam menangani siswa dengan gangguan emosi. “Kami butuh pelatihan khusus agar guru bisa lebih sabar dan efektif,” ujarnya.
Guru dari Mamasa juga menyuarakan perlunya tambahan dana BOS khusus dan pelatihan teknis bagi guru SD.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan Polewali Mandar menyampaikan bahwa pelatihan Guru Pendamping Khusus (GPK) akan segera direncanakan.
“Semua sekolah harus siap menjadi sekolah inklusi. Kita tidak boleh menolak anak disabilitas,” katanya.
Saat ini, dari 222 lembaga pendidikan formal di Sulbar, baru 27 yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kabupaten Majene tercatat memiliki jumlah terbanyak, yaitu tujuh sekolah inklusi. Pemerintah daerah diharapkan segera mengalokasikan anggaran tambahan, memperkuat kolaborasi dengan SLB dan komunitas difabel, serta mengagendakan pelatihan bagi guru reguler.
Menurut Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyebut, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun budaya sekolah yang menjunjung kesetaraan, toleransi, dan keberagaman.
“Dengan penguatan SDM dan dukungan kebijakan, Sulbar melangkah menuju pendidikan yang lebih manusiawi dan inklusif, sehingga dapat mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” pungkasnya. (Rls)
