“Miskin ekstrem ini tanggung jawab saya sebagai gubernur. Bayangkan kalau ada orang yang tidak makan satu hari, saya berdosa. Pemimpin itu berdosa,” ucapnya.
Untuk itu, Gubernur Suhardi Duka meminta agar setiap perusahaan sawit mengintervensi satu desa di sekitar wilayah operasionalnya. Menurutnya, tidak boleh ada buruh, petani plasma, maupun warga desa sekitar kebun sawit yang mengalami stunting atau kekurangan gizi.
“Kalau kau punya 6.000 hektare inti, pasti punya buruh. Anak-anak buruhmu ini jaga baik-baik, jangan sampai stunting. Begitu juga petani plasma, harus diperhatikan. Kalau pabrikmu ada di Desa A, itu jadi lokus kerja yang harus bebas stunting dan miskin ekstrem,” tegasnya.
Gubernur menegaskan bahwa perusahaan tidak perlu menyetor dana ke pemerintah, tetapi langsung melakukan intervensi mandiri dengan tetap berada dalam pengawasan tim Pastipadu.
“Kami akan bantu dalam pendataan bersama kepala desa, lalu tim kami akan turun langsung ke lapangan,” tambahnya.
Menurut Gubernur Suhardi Duka, intervensi dari perusahaan sawit akan meringankan beban pemerintah sekaligus memperluas cakupan desa yang tersentuh program. Beberapa perusahaan bahkan menyatakan siap mulai bergerak pada 2025 ini.
“Kalau tuntas mereka mengintervensi, maka beban pemerintah berkurang. Saya minta di wilayah kerja perusahaan tidak boleh ada ibu hamil kekurangan gizi, tidak boleh ada stunting, dan tidak boleh ada kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (Rls)
