BPKPD Sulbar Persiapkan Sidang MP-PKD 2025 untuk Bahas Penyelesaian Kerugian Daerah

” Kemudian ada dua camat yang mengikuti lelang jabatan, berarti sisanya tanpa ada kabar. Saya minta dinas terkait yang membawahi kecamatan, melakukan teguran. Forum ini mesti dihadiri oleh semua camat karena merekalah yang paling tahu mengenai kondisi wilayahnya hingga ketingkat desa” tegasnya. Sambung dia, pimpinan OPD mestinya tidak menganggap remeh setiap pertemuan penting yang digelar […]

3. Nota Kesepahaman Bidang Kerja Sama Kebudayaan atau MoU on Cultural CooperationN Nota kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan kerja sama budaya yang mencakup area partisipasi pada festival seni (film, musik, pameran buku, dan lain lain), penerjemahan karya sastra, pencegahan perdagangan ilegal terhadap benda budaya, dan kerja sama lainnya yang disepakati. 4.Nota Kesepahaman dalam Pengembangan dan […]

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra, menyampaikan bahwa pencabutan gugatan tersebut mengakhiri proses persidangan sebelum majelis hakim memasuki pemeriksaan substansi perkara. “Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghormati sepenuhnya proses peradilan. Dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat pada sidang perdana, maka tidak ada pemeriksaan maupun penilaian Majelis Hakim terhadap pokok gugatan ataupun dalil-dalil yang diajukan. […]

“Kalau ada Polwan, rasanya lebih enak. Mereka lebih sabar menjelaskan,” kata salah satu ibu-ibu yang diberhentikan. Kompol Adriyan Fredrick Kopong menambahkan, kehadiran Polwan dalam Operasi Zebra Marano adalah bagian dari strategi untuk menciptakan suasana yang lebih bersahabat dan mendekatkan diri dengan masyarakat. “Polwan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan lebih mudah diterima oleh semua kalangan. […]

“Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum ormas atau sanksi pidana dapat ditempuh oleh pemerintah bila ada ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (3) UU No 16 Tahun 2017 tentang Ormas,” jelas Khozin. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap ormas harus dilakukan secara berkelanjutan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Proses pendaftaran […]

Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam merumuskan program prioritas Polda Sulbar tahun 2026, dengan pagu indikatif sebesar Rp521,46 miliar. Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp59,99 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp581,45 miliar. Penurunan anggaran ini disebut sebagai dampak dari dinamika ekonomi global, perang dagang, serta konflik geopolitik yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Secara nasional, […]