Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Moratorium ASN, Langkah Antisipatif Pemprov Sulbar Atasi Beban Belanja Pegawai

Moratorium ASN, Langkah Antisipatif Pemprov Sulbar Atasi Beban Belanja Pegawai

  • account_circle Dhamar
  • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
  • comment 0 komentar

“Moratorium ini kami keluarkan untuk menjaga keseimbangan fiskal dan efisiensi birokrasi. Kami tentu menghargai aspirasi para ASN yang ingin berpindah ke pemerintah provinsi, namun kondisi belanja pegawai saat ini memerlukan penyesuaian agar pembangunan tetap berjalan optimal,” ujar Herdin, Selasa, 23 September 2025.

Ia menambahkan, kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan keuangan daerah serta kebutuhan organisasi perangkat daerah.

Pemprov Sulbar berharap seluruh pihak dapat memahami dan mendukung langkah ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam membangun daerah yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (Rls)

  • Penulis: Dhamar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tingkatkan Pengamanan di Tappalang Pasca Konflik Warga, Polda Sulbar Giatkan Upaya Pemulihan

    Tingkatkan Pengamanan di Tappalang Pasca Konflik Warga, Polda Sulbar Giatkan Upaya Pemulihan

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 152
    • 0Komentar

    “Kami terus berupaya menjalin komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik, mendorong terciptanya perdamaian dan membangun kembali hubungan yang harmonis,” tutur Kombes Pol. Slamet Wahyudi. Kombes Pol. Slamet Wahyudi juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Tappalang untuk tetap tenang, tidak […]

  • PPK Pasangkayu Ikuti Orientasi Tugas

    PPK Pasangkayu Ikuti Orientasi Tugas

    • calendar_month Sab, 7 Mar 2020
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 259
    • 0Komentar

    “ PPK tidak semata hanya tau menjalankan tugas teknisnya. Tapi juga mesti memahami secara luas terkait apa filosofi dan asasnya. Kalau itu sudah dipahami, saya yakin kita akan sangat mudah menjalankan dan menjabarkan tugas teknis kita” terangnya. Diharapkan, setelah pelaksanaan orientasi itu, semua anggota PPK Pasangkayu telah memiliki bekal mumpuni untuk menjalankan tugas-tugasnya kedepan. “ […]

  • Tata Kelola Aset: Bapperida Sulbar Gelar Pemeriksaan Randis, Mulai Dari STNK hingga Kondisi Mesin

    Tata Kelola Aset: Bapperida Sulbar Gelar Pemeriksaan Randis, Mulai Dari STNK hingga Kondisi Mesin

    • calendar_month Rab, 16 Jul 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 128
    • 0Komentar

    “Dengan pemeriksaan ini, organisasi bisa meningkatkan pengelolaan dan pengawasan kendaraan dinas secara lebih optimal,” ujar Darwis. Hasil pemeriksaan menemukan tujuh unit kendaraan roda dua yang tidak lagi layak pakai. Kendaraan-kendaraan ini akan diusulkan untuk perubahan status sebelum diajukan ke proses lelang sesuai ketentuan. “Pertama, status kendaraan harus diusulkan untuk diubah terlebih dahulu, baru kemudian bisa […]

  • Ini Perkembangan Penyiapan Penerapan SPBE di Pasangkayu

    Ini Perkembangan Penyiapan Penerapan SPBE di Pasangkayu

    • calendar_month Sel, 23 Mei 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

  • Pengawasan Pungli untuk Pejabat dan Masyarakat

    Pengawasan Pungli untuk Pejabat dan Masyarakat

    • calendar_month Kam, 12 Jul 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 449
    • 0Komentar

    “ Ada laporan ke kami, ada gerakan orang-orang tertentu yang melakukan pungutan Rp.100 ribu per kapling, untuk desa yang terkena program replanting sawit, dengan iming-iming akan mendapat Rp.50 juta kedepan. Ini perlu ditelusuri. Sekarang juga marak calo untuk penerimaan CPNS” ungkapnya. Dikesempatan yang sama, Irwasda Polda Sulbar, Kombes Pol Setyo Budi Dwiputra, menyampaikan, tim Siber […]

  • Dinsos P3A dan PMD Sulbar Bahas Juknis BKK Desa 2026 Bersama BPKAD

    Dinsos P3A dan PMD Sulbar Bahas Juknis BKK Desa 2026 Bersama BPKAD

    • calendar_month Ming, 15 Feb 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Ia menambahkan, tambahan penghasilan bagi aparatur desa merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan publik di desa. “Tambahan penghasilan ini diharapkan dapat memotivasi kepala desa dan perangkatnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya. Sementara itu, Plt Kepala Bidang Pemdes, Farida, menekankan pentingnya koordinasi dengan BPKAD untuk memastikan mekanisme penganggaran dan […]

expand_less