EKSPOS SULBAR – Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi konsen Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (Kominfopers) Pasangkayu. Tahun ada beberapa hal yang telah dilakukan untuk penyiapan penerapan, terutama dibidang infrastrukturnya.
Kepala Diskominfopers Pasangkayu, Badaruddin, menyampaikan, penyiapan diri segi infrastruktur, meliputi penyiapan regulasi, pembentukan tim koordinasi kabupaten, tim asesor, dan penyiapan SDM.
“SK (surat keputusan.red) tim koordinasi kabupaten sudah diterbitkan, begitu juga dengan SK tim asesor. Kemudian, dalam waktu dekat kami akan menyusun (Perbup) (peraturan bupati.red) tentang SPBE. Dokumenya sudah kami siapkan semua, tinggal nanti melakukan rapat-rapat pembahasan untuk penyempurnaan Perbup” jelas Badaruddin, Selasa 23 Mei.
Terkait penyiapan SDM, nantinya masing-masing OPD akan diminta mengirim tiga perwakilan ke pemerintah pusat, guna mendapat pelatihan khusus terkait SPBE. Mereka disiapkan menjadi petugas verifikasi dokumen elektronik di OPD.
” Kami juga terus mengintenskan komunikasi dengan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) selaku tim koordinasi yang berada ditingkat pusat, dalam rangka pemantapan penyiapan arsitektur dan infrastruktur SPBE” ujar mantan asisten I Pemkab Pasangkayu itu.
Hal lain yang juga telah dilakukan sambung dia, yakni penyiapan sistem tanda tangan elektronik di OPD. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperoleh sertifikasi eletronik.Kini tinggal menunggu penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan pihak BSSN.
” Di BSSN ada lembaga khusus untuk sertifikasi elektronik. Nah kita menunggu sertifikasi dulu. Jadi tanda tangan elektronik ini, untuk semakin memudahkan pelayanan. Jadi dokumen-dokumen pemerintahan nanti tidak lagi ditandatangan basah, tapi sudah secara elektronik, dan disitu ada barcode nya. ” pungkasnya.(*)
