Ceramah di Mabes Polri, UAS Tekankan Pentingnya Toleransi Beragama

“Kami berkomitmen agar pembangunan sektor kelautan tetap sejalan dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan,” ujar Suyuti Marzuki pada Senin, 23 Juni 2025. Konsep blue economy yang diimplementasikan DKP Sulbar meliputi pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan budidaya, serta pemberdayaan nelayan lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan permodalan. (Rls)

Sambung dia, proses tahapan lelang kini tengah berjalan. Semua ASN yang memenuhi kriteria dipersilahkan mengikuti lelang jabatan itu nantinya. ” Kami juga sekarang sedang melakukan uji kompetensi terhadap para kepala OPD, untuk mengisi 24 jabatan eselon II. Pelantikan kemungkinan dilangsungkan akhir bulan ini” pungkasnya.(nur/)

Kemudian, pelamar juga wajib memiliki surat tanda registrasi (STR), serta telah mengabdi minimal dua tahun. Untuk PPPK guru, kata Andi Baso, peserta pendaftar diutamakan pada dua pelamar preoritas. Preoritas pertama, yakni mereka yang telah mengikuti seleksi PPPK tahun sebelumnya, dan telah memenuhi nilai ambang batas. Sedang pelamar preoritas kedua, yakni para honorer K2 yang tidak […]

KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan aplikasi Sadarka Jabar atau Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat. Aplikasi untuk memperbaharui data kependudukan berbasis keluarga ini diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-51 Tingkat Provinsi Jabar di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Senin (31/7/2023). Aplikasi Sadarka Jabar merupakan layanan sistem pengintegrasian […]

Sebagai solusi, SDK mendorong masyarakat yang menolak keberadaan tambang untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Solusi terbaik adalah masyarakat mengajukan gugatan ke PTUN. Jika PTUN memerintahkan saya untuk mencabut izin, maka saya akan laksanakan,” jelasnya. Sebelumnya, sekelompok massa melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulbar, menuntut pencabutan izin perusahaan tambang. […]

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghormati dan siap menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung RI. Yang terpenting bagi kita adalah menjaga kondusivitas wilayah dan memastikan pelayanan masyarakat di daerah perbatasan tetap berjalan dengan baik,” ujar Murdanil. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas daerah dan provinsi akan terus diperkuat guna mencapai kesepahaman teknis dalam penegasan batas wilayah sesuai ketentuan […]