“Rapat ini adalah momentum memperkuat sinergi lintas sektor. Anggaran BPJS bukan hanya soal hitungan dana, melainkan soal memastikan hak masyarakat atas layanan kesehatan tetap terjamin. Tahun depan, kita ingin Universal Health Coverage (UHC) tetap terjaga dengan alokasi anggaran yang tepat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Catatan penting dalam rapat dan menjadi fokus ke depan yakni, sinkronisasi data khusus untuk Pemberian Bantuan Iuran (PBI) Pemda dan PBI Pusat, agar lebih akurat dan tidak terjadi tumpang tindih.
Juga perlu menyusun pola kebijakan menghadapi keterbatasan anggaran transfer ke daerah tahun 2026, khususnya pada PBI antara kabupaten dan provinsi, dengan tetap mempertahankan capaian UHC.
Melalui langkah ini, Pemprov Sulbar berharap sistem jaminan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan tetap mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat, meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran. (Rls)
