Pertemuan Pokja ini merupakan bagian dari program “Kolaborasi Para Pihak untuk Optimalisasi Hutan dan Lahan yang Berkontribusi terhadap Penurunan Emisi dan Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan di Sulawesi Barat.”
Program ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian penyaluran dana RBP REDD+ periode 2024–2027 antara Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan SCF selaku lembaga perantara.
Junda Maulana juga mengungkapkan bahwa audiensi bersama SCF dan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, telah dilakukan untuk membahas peluang implementasi perdagangan karbon di tingkat daerah.
“Kami mendorong Tim Pokja bersama SCF untuk segera menyusun proposal pendanaan dan skema pembiayaan berbasis karbon, lalu mempresentasikannya kepada Bapak Gubernur. Bapperida akan terus mengawal dan mendukung penuh inisiatif ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Program Manager SCF, Abdul Syukur Ahmad, memaparkan laporan realisasi dana dan progres pelaksanaan program hingga September 2025. Dari total dana sebesar Rp12,68 miliar, telah masuk Rp5,9 miliar dan terealisasi Rp3,95 miliar, dengan rincian 9 dari 28 aktivitas telah selesai, 8 sedang berjalan, dan 11 lainnya belum dimulai.
Program REDD+ Sulbar ini ditargetkan berlangsung selama 36 bulan, sejak September 2024 hingga Agustus 2027, dengan harapan dapat memperkuat kontribusi daerah terhadap penurunan emisi karbon nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. (Rls)
