Ia juga mengingatkan seluruh pejabat dan staf yang menjadi responden agar memberikan data dan informasi secara akurat dan transparan. Menurutnya, hasil penilaian ini akan menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki tata kelola pelayanan sosial di Sulawesi Barat.
“Kami berharap semua responden dapat menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hasil dari penilaian ini akan menjadi dasar bagi kami untuk memperkuat sistem pengaduan dan meningkatkan kualitas layanan publik,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan dari Ombudsman RI Perwakilan Sulbar menyampaikan bahwa Dinas Sosial merupakan salah satu instansi yang menjadi sampel penilaian nasional, mengingat perannya yang strategis dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat rentan.
“Sektor sosial sangat dekat dengan masyarakat, sehingga kami perlu memastikan sistem pelayanan dan pengaduan di Dinsos berjalan efektif, transparan, dan responsif,” jelasnya.
Tim Ombudsman melakukan serangkaian wawancara dan peninjauan terhadap sistem layanan serta pengelolaan pengaduan di lingkungan Dinsos Sulbar. Hasil penilaian ini nantinya akan menjadi bagian dari Laporan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Nasional. (Rls)
