EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menegaskan komitmen memaksimalkan pelayanan publik yang inklusif dan efisien. Tentu, sesuai dengan kebutuhan nyata daerah.
Komitmen tersebut terlihat melalui partisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) secara virtual dalam jaringan (daring) yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada Selasa (21/10/2025).
Dalam forum tersebut, Sekretaris Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir, mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk memastikan standar pelayanan publik nasional tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap kondisi dan tantangan pembangunan di masing-masing wilayah.
“Bapperida Sulawesi Barat hadir sebagai wakil daerah yang konsisten mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Darwis.
FKP ini diikuti oleh berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas memaparkan konsep Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Tahun 2025, sekaligus membuka ruang bagi para mitra strategis untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan kebijakan tersebut.
Dalam sesi pemaparan, Tim Biro Renortala Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan 14 jenis layanan yang menjadi bagian dari standar pelayanan publik tahun 2025, di antaranya:
