Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh dan merata.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siap mendukung penuh proses pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program ketahanan pangan di daerah,” ujar Gubernur.
Anggota IV BPK RI, Hasrul Saleh, menyampaikan bahwa pemeriksaan tematik ketahanan pangan tahun 2025 diharapkan dapat memperkuat sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
“Kami berharap pemeriksaan ini dapat mendorong meningkatnya sinergi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan. Setiap kebijakan dan kegiatan diharapkan berbasis pada data dan sistem informasi yang akurat serta mutakhir,” ujar Hasrul Saleh.
Ia juga menegaskan komitmen BPK untuk terus berpartisipasi aktif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya Prioritas Nasional 2 yang berkaitan dengan swasembada pangan dan kemandirian nasional di sektor pangan.
“BPK berkomitmen agar hasil pemeriksaan ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas program pemerintah di bidang ketahanan pangan,” tambahnya. (Rls)
