Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi barang agar inflasi tetap terkendali.
Menurutnya, persoalan inflasi berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan misi pertama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga dalam mendorng pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
“TPID tidak hanya berbicara soal inflasi, tapi juga penurunan kemiskinan. Karena daya beli masyarakat yang lemah bisa memicu inflasi,” jelasnya.
Junda juga mengingatkan agar dalam penilaian inflasi tidak hanya fokus pada dua daerah utama yakni Kabupaten Mamuju dan Majene, tetapi memperhatikan seluruh wilayah di Sulbar karena adanya keterkaitan antarwilayah dalam pola distribusi. Ia menyarankan agar strategi seperti subsidi ongkos angkut distribusi barang juga dipertimbangkan untuk menjaga kestabilan harga.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov Sulbar.
“Kami sebagai mitra kerja Pemprov Sulbar terus berkomitmen memperkuat upaya pengendalian inflasi. Ada empat elemen penting yang menjadi perhatian, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ujar Eka.
Ia menambahkan, BI Sulbar akan terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam program-program pengendalian inflasi, termasuk memberikan subsidi biaya transportasi untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok.
Dengan penyusunan roadmap ini, diharapkan arah kebijakan pengendalian inflasi Sulawesi Barat tahun 2025–2027 dapat terlaksana dengan baik, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rls)
