EKSPOS SULBAR – Program Pembangunan nasional bukanlah upaya yang bisa dilakukan sendiri. Perlu kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, termasuk media publik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.
Ia menilai insan media menjadi mitra penting pemerintah dalam menyebarluaskan kebijakan pembangunan nasional.
“Pemerintah punya tanggung jawab untuk menyebarluaskan program dan kebijakan yang disusun. Karenanya media dan pers menjadi partner strategis pemerintah untuk mewadahi penyampaian informasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah di segala aspek,” ujar Anas saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, di Jakarta (24/11).
Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
Lembaga penyiaran berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial.
“Melihat fungsi ini, TVRI bisa menjadi saluran masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi atas kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat. Aspirasi dan gagasan dari masyarakat dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan,” tutur Anas.
Anas menyampaikan, sebagaimana mandat Presiden RI Joko Widodo, pemerintah didorong agar birokrasi berdampak.
