Biro Organisasi Setda Sulbar dan BKPSDM Koordinasi Bahas Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah

“Kami tidak hanya berupaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, tetapi juga membangun budaya tertib berlalu lintas secara menyeluruh di Sulawesi Barat. Helm SNI bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan pelindung utama keselamatan pengendara,” ujar Kombes Pol Nurhadi Ismanto. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan serta kesesuaian penggunaan helm. Tim dari Jasa Raharja […]

“UPTD PPA hadir untuk memastikan korban, khususnya perempuan dan anak, mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Setiap aduan yang masuk akan kami tindaklanjuti dengan cepat dan terukur,” ujar Nurcahyani. Sementara itu, Kasi Pengaduan UPTD PPA Hasnia menjelaskan bahwa setelah menerima laporan, pihaknya akan melakukan asesmen awal untuk menentukan kebutuhan korban serta langkah penanganan selanjutnya, termasuk koordinasi […]

4. H.Habibi Asiz, S.STP, MM. Asisten Administrasi Umum Provinsi Sulbar. 5. H. Andi Farid Amri, S.Sos,.MM, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulbar. 6. Drs. Maddareski Salatin, M.Si, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan Daerah Provinsi Sulbar. 7. Bau Akram Dai,SE,.M.Si, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Daerah Provinsi […]

Menurut Masykur, koordinasi ini sebagai langkah penting dalam rangka menyelaraskan struktur pemerintahan daerah. ‘’Pada kesempatan ini kami bersama teman dari BKPSDM melakukan koordinasi untuk menyamakan pemahaman terkait nomenklatur perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar,’’ terang Masykur. Dengan adanya sinkronisasi data dan pemahaman antar OPD dan Biro Organisasi, diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas SDM, dan mewujudkan pemerintahan […]

Sementara itu, Plt. Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai mengingatkan agar semua tim memiliki tekad dan persepsi yang sama tentang sistem berbasis elektronik tersebut. “Penerapan SPBE itu merupakan kebutuhan strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel. Bahwa Dispoparekraf mampu menyediakan pelayanan publik yang baik, bersih dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,” jelas Bau […]

Selain silaturahmi, pertemuan juga membahas pembinaan pemanfaatan dana hibah partai politik. Kesbangpol menegaskan siap mendampingi partai politik dalam penyusunan dan pelaporan dana hibah agar sesuai ketentuan yang berlaku. Kesbangpol juga meminta DPW PKS menyampaikan Surat Keputusan (SK) kepengurusan terbaru beserta AD/ART, serta menyampaikan rencana kerja partai. Hal ini dilakukan untuk mendukung keterbukaan informasi dan pembinaan […]

Langkah ini sejalan dengan upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah serta mendukung kebijakan nasional dan daerah dalam penerapan transaksi non tunai di lingkungan pemerintahan. Abdul Wahab juga menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik […]

Kepala Bidang Pelayanan, Ika Sahida Susanti dalam arahannya menekankan pentingnya kesesuaian antara kondisi riil pelayanan rumah sakit dengan data yang tercantum dalam sistem nasional. “Seluruh unit pelayanan diminta untuk berperan aktif, bertanggung jawab, serta melakukan pemutakhiran data secara konsisten sebagai bagian dari upaya membangun SDM RSUD yang kompeten, profesional, serta berkarakter dalam memberikan pelayanan kesehatan […]

Ia menegaskan bahwa penguatan UMKM menjadi salah satu prioritas Pemprov Sulbar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sementara itu, Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, juga di tempat terpisah menyampaikan bahwa hasil pertemuan tersebut akan segera ditindaklanjuti secara teknis oleh perangkat daerah terkait. “Biro Pemkesra akan mengoordinasikan serta mengawal proses […]

Di sisi lain, prevalensi stunting Sulawesi Barat tahun 2025 tercatat 26,80 persen, masih berada di atas target 26 persen. Kabupaten dengan prevalensi tertinggi adalah Majene (30,72 persen), Mamasa (30,30 persen), dan Mamuju (29,31 persen), sementara Mamuju Tengah (19,59 persen) dan Pasangkayu (21,07 persen) telah berada di bawah target. “Data menunjukkan bahwa daerah dengan cakupan pengukuran […]