DPRD Mamuju Bedah BPS dalam Rapat LKPJ
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month Sen, 13 Apr 2026
Menurutnya, tanpa pembaruan data secara berkala, maka ketidaksesuaian akan terus terjadi.
“Kalau tidak dilakukan ground check atau pembaruan data, maka data akan tetap seperti sebelumnya. Ini perlu peran aktif pemerintah daerah agar masyarakat terdorong memperbarui datanya,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa sekitar 7.951 data masyarakat masuk dalam kategori perlu verifikasi ulang karena adanya ketidaksesuaian antar sumber data.
DPRD menegaskan pentingnya perbaikan sistem pendataan secara menyeluruh, mengingat data tersebut menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga program pendidikan.
“Kalau datanya keliru, maka kebijakan juga akan keliru. Ini berdampak langsung ke masyarakat,” tegas Ramliati
Rapat LKPJ ini menjadi momentum evaluasi serius antara DPRD dan BPS, sekaligus mendorong sinergi lintas instansi agar ke depan data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (hms/**)
- Penulis: Ekspos Sulbar
