Dinas Pangan Sulbar Intensifkan Pemenuhan Indikator SPBE melalui Pendampingan DiskominfoSS

Dalam pendampingan tersebut, Tim Kerja SPBE Dinas Pangan Daerah bersama tim dari DiskominfoSS Sulawesi Barat melakukan pembahasan secara lebih rinci terhadap sejumlah indikator yang masih memerlukan penguatan. Pembahasan mencakup aspek tata kelola, dokumen pendukung, proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, keamanan informasi, pengelolaan data, serta eviden pelaksanaan SPBE.

Tim pendamping dari DiskominfoSS memberikan arahan dan masukan terhadap dokumen yang telah tersedia sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian yang masih perlu disempurnakan. Hal tersebut dilakukan agar dokumen dan eviden yang disiapkan Dinas Pangan dapat selaras dengan ketentuan dan standar penilaian SPBE.

Pendampingan juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antara Tim Kerja SPBE Dinas Pangan dan DiskominfoSS mengenai pemenuhan setiap indikator. Dengan adanya penyelarasan tersebut, proses penyusunan dan pengumpulan eviden diharapkan dapat dilakukan secara lebih sistematis, sehingga tidak terjadi kekeliruan maupun kekurangan dalam proses pemenuhan indikator.

Selain aspek administratif, pembahasan turut diarahkan pada penerapan SPBE dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap efektivitas kerja, koordinasi antarbidang, pengelolaan informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.

Tim Kerja SPBE Dinas Pangan Daerah juga diminta untuk segera melakukan inventarisasi terhadap seluruh dokumen dan eviden yang telah tersedia. Dokumen yang masih belum lengkap akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan bidang atau pejabat terkait, sehingga seluruh kebutuhan pemenuhan indikator dapat dipenuhi secara bertahap dan terarah.

Kolaborasi dengan DiskominfoSS Sulawesi Barat menjadi langkah strategis dalam memastikan implementasi SPBE di lingkungan Dinas Pangan berjalan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Melalui pendampingan ini, Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan SPBE secara berkelanjutan. Pemenuhan indikator SPBE akan terus didorong melalui peningkatan kualitas dokumen, penguatan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan data, serta koordinasi antarpihak.

Dengan langkah tersebut, penerapan SPBE di lingkungan Dinas Pangan diharapkan semakin efektif, terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, penguatan tata kelola berbasis digital tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi serta menghadirkan pelayanan pemerintahan yang semakin cepat, mudah, dan berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Barat. (rls/*)