Komisi II DPRD Sulbar Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2026, Hadirkan 13 OPD Mitra Kerja
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month 26 menit yang lalu
“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan perencanaan. Kalau ada program atau aspirasi masyarakat yang belum terealisasi, harus segera diketahui kendalanya dan dikomunikasikan dengan pihak pengusul,” kata Jumiaty.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi II yakni pengelolaan UPTD Perkebunan di Polewali Mandar (Polman). Jumiaty meminta pengelolaan UPTD tersebut dioptimalkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Termasuk memastikan status lahan yang dikelola memiliki kejelasan sehingga lahan tidak terbengkalai atau menjadi lahan tidur.
“Pengelolaan UPTD Polman harus dimaksimalkan dengan sumber daya yang ada. Status lahan yang dikelola juga harus jelas, sehingga aset yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terkesan menjadi lahan tidur,” ujarnya.
Selain itu, Komisi II meminta aspirasi masyarakat yang belum terealisasi agar segera dikomunikasikan dengan pihak yang mengusulkan. Hal tersebut dinilai penting agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai tindak lanjut aspirasi yang telah disampaikan melalui proses pembahasan APBD. (*)
- Penulis: Ekspos Sulbar
