Sulbar Masuk Lima Besar SDGs Award 2026, Junda Maulana Paparkan Inovasi Pastipadu
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month 1 jam yang lalu

Pendekatan tersebut mengedepankan kerja bersama atau pentahelix agar penanganan masalah dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
Prinsip ketiga adalah digitalisasi. Pemprov Sulbar menggunakan dashboard Pastipadu untuk mengintegrasikan dan memverifikasi data sasaran, sekaligus membantu penyusunan program penanganan.
Melalui sistem tersebut, perkembangan sasaran dapat dipantau secara berkala sehingga intervensi diharapkan lebih terarah berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Dalam pemaparannya, Junda turut menyampaikan sejumlah perkembangan yang dicatat selama sekitar dua tahun pelaksanaan program.
Ia menyebut angka kemiskinan Sulbar turun dari 10,18 persen menjadi 10 persen. Sementara itu, untuk stunting, ia menjelaskan bahwa angka sebelumnya sebesar 35 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Karena belum tersedia hasil survei nasional terbaru selama dua tahun, Pemprov Sulbar menggunakan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), yang dihimpun melalui layanan kesehatan dan Posyandu.
Berdasarkan data e-PPGBM yang dipaparkan Junda, angka stunting tercatat sekitar 26 persen. Angka tersebut menggunakan sumber data dan metode berbeda dari SSGI sehingga perlu dibaca dengan memperhatikan perbedaan basis pengukurannya.
Untuk persoalan anak tidak sekolah (ATS), Junda menyebut jumlah yang sebelumnya lebih dari 37 ribu anak kini diperkirakan tersisa sekitar 22 ribu anak.
Sementara itu, perkawinan anak juga menjadi sasaran penanganan Pastipadu. Junda mengakui persoalan tersebut masih membutuhkan perhatian karena intervensi khusus terhadap perkawinan anak baru mulai dilakukan pada tahun ini.
“Ini menjadi bagian dari inovasi Pastipadu. Kita berupaya menyelesaikan persoalan secara terpadu, dan hasilnya mulai terlihat pada sejumlah indikator,” ujarnya.
Junda mengatakan, salah satu tantangan pelaksanaan Pastipadu adalah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut membuat cakupan sasaran atau proyek percontohan yang dapat ditangani belum terlalu luas.
Karena itu, Pemprov Sulbar berharap partisipasi dalam SDGs Action Award dapat membuka peluang dukungan lebih besar dari pemerintah pusat, selain memperoleh penilaian terbaik dalam kompetisi tersebut.
“Tujuan utama kami bahwa program ini dikenal, kemudian mendapatkan supporting dari pemerintah pusat. Karena kita dengan keterbatasan fisikal, maka sampling-nya atau pilot project-nya itu juga masih tidak banyak. Sehingga kami mengharapkan tadi, selain kami berharapkan juara tentu kami mengharapkan dukungan,” pungkasnya. (Rls)
- Penulis: Ekspos Sulbar

