Konflik Lahan WKSM, Bupati Mateng: Jangan Catut Nama Orang Tua Kami, Kapolres Diminta Usut Tuntas
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month 17 menit yang lalu

Bupati Mamuju Tengah (Mateng) Arsal Aras.
Salah satu dokumen penting yang dapat dijadikan acuan adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Tahun 2023 yang memuat daftar kelompok dan masyarakat penerima lahan.
Dokumen tersebut, lanjutnya, terbuka untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai bahan pendukung dalam proses penyelidikan dan penanganan konflik.
Ia juga mengingatkan pihak perusahaan, koperasi, maupun seluruh pihak yang berkepentingan agar tidak mudah mempercayai klaim penguasaan lahan tanpa didukung dokumen legalitas yang sah.
Pemerintah daerah berharap seluruh pihak mengedepankan bukti hukum, bukan klaim sepihak, apalagi menggunakan tekanan maupun intimidasi untuk menguasai lahan.
Arsal berharap penegakan hukum yang tegas dapat menghentikan dugaan praktik pemanenan paksa, intimidasi, serta tindakan kelompok yang berpotensi memicu konflik berulang di kawasan WKSM.
Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, perusahaan, koperasi, dan masyarakat menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia kembali menegaskan pemerintah daerah tidak akan mengintervensi proses hukum. Seluruh penanganan perkara harus berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, masyarakat yang memiliki hak atas lahan mendapatkan perlindungan, sementara pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. (*)
- Penulis: Ekspos Sulbar

